Kata Polda NTT Soal Calon Taruna Akpol Mayoritas Anak Pejabat Polisi
- ANTARA/R. Rekotomo
Nusa Tenggara Timur - Viral di media sosial sejumlah lulusan Calon Taruna (Catar) Akpol disebut merupakan anak dari pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Akun X @bobby_risakotta, mengunggah beberapa foto.
Disebut ada tujuh nama calon Taruna Akpol yang merupakan anak dari pejabat polisi. Terkait hal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan kalau anak siapa pun bisa saja mendaftar jadi anggota Korps Bhayangkara.
"Anak siapa pun berhak mendaftar sepanjang sesuai dengan persyaratan. Tesnya terbuka dan transparan," ujarnya pada Selasa, 16 Juli 2024.
Para Taruna Akademi Kepolisian saat berbaris (ilustrasi).
- ANTARA/R. Rekotomo
Ariasandy menegaskan kalau proses selesksi telah dilakukan sesuai prosedur yang ada. Di mana, hal itu melibatkan pengawas dari internal dan eksternal Korps Bhayangkara.
"Kan prosesnya di awasi oleh pengawas-pengawas external. Kita sudah berkali-kali beri penjelasan apa adanya. Kalau kurang yakin ya silakan ditanyakan langsung pada para pengawas external," kata dia.
Adapun tujuh nama yang viral itu adalah Timothy Abishai Silitonga, anak dari Kapolda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga. Lalu, Ketut Arya Adityanatha, anak dari Irwasda Polda NTT, Kombes Pol I Made Sunarta.
Selanjutnya, Arvid Theodore Situmeang merupakan anak eks Kabidkum Polda NTT, Kombes Pol Halasan Roland Situmeang yang saat ini Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri. Lalu, Madison Juan Raphael Kana Silalahi, anak dari Dirkrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi.
Kemudian, Mochamad Rizq Sanika Marzuki, anak mantan Dirlantas Polda NTT Kombes Rahmat Hakim yang saat ini menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri. Lalu ada Lucky Nuralamsyah, anak dari AKP Firamuddin yang saat ini bertugas di Ditlantas Polda NTT. Dan Yudhina Nasywa Olivia (Polwan), ayahnya telah lama bertugas di SPN Polda NTT.
Marak PHK dan Daya Beli Melemah, Kebijakan Lintas Sektor Dinilai Diperlukan
Gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri di Indonesia masih terjadi sejak awal 2024, bahkan lebih besar.
