5 Jaksa Daftar Capim KPK, Ada Juru Bicara Kejaksaan Agung hingga Kajati Bali

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar,
Sumber :
  • VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon

Jakarta - Sedikitnya ada lima orang jaksa aktif mendaftar seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

KPK Masih Dalami Dugaan TPPU Abdul Gani Kasuba kepada David Glen

“Kejaksaan ada lima orang," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut dia, Kejagung sudah memberi izin kepada kelimanya untuk mendaftar capim KPK tersebut. Kelimanya dipastikan sudah mendaftar seizin Jaksa Agung ST Burhanuddin. Proses seleksi internal juga sudah ditempuh untuk memastikan kelaikan kelimanya.

Para Capim dan Dewas KPK Diuji Selama 90 Menit oleh DPR

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)

Photo :
  • KPK.go.id

Adapun kelimanya yakni Pelaksana Tugas Deputi III Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Sugeng Purnomo; Sesjampidsus Andi Herman; Kapuspenkum Harli Siregar; Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ketut Sumedana; mantan Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto. "Sugeng Purnomo; Andi Herman; Harli Siregar; Ketut Sumedana; dan Fitroh Rohcahyanto,” ujarnya.

Menteri Transmigrasi Temui Jaksa Agung Bahas Perlindungan Hukum Pengelolaan Lahan

Sebelumnya diberitakan, tim Panitia Seleksi (Pansel) sudah menutup masa pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin, 15 Juli 2024 per pukul 23.59 WIB. Ada puluhan perempuan yang ikut mendaftarkan diri jadi capim dan Dewas KPK.

Wakil Ketua Tim Pansel Arif Satria mengatakan ada sebanyak 20 perempuan yang mendaftar jadi capim KPK. Puluhan perempuan itu bagian dari total pendaftar capim KPK sebanyak 318 orang.

"Rincian jumlah pendaftar capim sebanyak 318 orang terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan," kata Arif Satria saat dikonfirmasi, Selasa 16 Juli 2024.

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)

DPR Gelar Fit and Proper Capim KPK Pekan Depan, ICW Ingatkan Ini

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak memilih calon pimpinan (Capim) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum.

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024