Menaker Ida Fauziyah Mendukng Satpel BLK Karimun Sebagai Wadah Masyarakat Tingkatkan Keahlian
- Kemnaker
VIVA – Provinsi Kepulauan Riau meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembentukan Satuan Pelayanan Balai Latihan Kerja (Satpel BLK) Karimun. Hal tersebut didukung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Menurut Menaker Ida, berdirinya Satpel BLK Karimun, sebagai perwujudan dari implementasi transformasi BLK, dan juga komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenagakerjaan.
"Oleh karena itu, dengan adanya Satpel BLK Karimun diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka, agar dapat bersaing di pasar kerja," tutur Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada peresmian Satuan Pelayanan Balai Latihan Kerja Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (11/7/2024).
Saat ini ungkap Menaker Ida, pemerintah tengah fokus pada pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ia menyebut, pembangunan manusia bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah tapi juga tanggung jawab semua stakeholder baik di pusat maupun daerah.
"Jika kita bekerja sama untuk memperkuat SDM ini, saya yakin kita akan menjadi negara yang maju," ujar Ida Fauziyah.
Menaker Ida mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah bekerja sama dengan Pemda Karimun dalam membangun BLK melalui dukungan dari Kemnaker.
"Wah..ini kerja sama yang keren banget bapak ibu, suatu kerja yang kolaboratif dan sinergis," katanya.
Menaker Ida menginginkan program pelatihan di Satpel BLK Karimun dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri.
"Saya berharap Satpel BLK Karimun mampu mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat Karimun sehingga melahirkan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai kebutuhan dunia industri," ujarnya.
Kemnaker Menghormati dan Siap Menindaklanjuti Putusan MK Terkait UU 6/2023
Kemnaker akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, APINDO, KADIN, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.
