Bappenas Akui Otonomi Daerah Masih Jauh dari Tujuan Kemandirian Daerah, Ini Buktinya

Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, otonomi daerah yang diharapkan mampu membuat masing-masing daerah bisa mandiri dan mengembangkan potensinya masing-masing, nyatanya hingga saat ini masih jauh dari tujuan tersebut.

Dia mengatakan, berdasarkan diskusi Bappenas dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri sekaligus salah satu inisiator otonomi daerah, Ryaas Rasyid, diakui bahwa otonomi daerah saat ini belum berdampak seperti yang diharapkan dahulu di awal pelaksanaannya.

"Bahwa dengan desentralisasi dan penyerahan kewenangan sebagian besar ke daerah, maka daerah itu akan semakin mandiri. Tapi pada kenyataannya mungkin masih banyak kinerja pembangunan yang harus dikejar," kata Tri dalam Rakernas XVI APKASI 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.



[dok. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti (tengah) dalam Rakernas XVI APKASI 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia mencontohkan, pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan daerah, air minum, sanitasi, dan infrastruktur, masih banyak memiliki gap yang sangat bervariasi antardaerah baik dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah.

"Contohnya jalan daerah yang 90 persen jaringan jalan itu dimiliki oleh daerah. Namun, saat ini kondisi kemantapannya paling rendah hanya 56 persen, sedangkan jalan nasional kemantapannya sudah di atas 90 persen. Padahal mungkin total jalan nasional itu hanya 10 persen dari panjang jaringan jalan yang ada.

"Artinya, (tujuan otonomi daerah) memang belum terjadi karena masih banyak yang harus dikejar," ujarnya.

Kemudian masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan tinggi, kualitas kesehatan, stunting, bahkan investasi, rata-rata daerah masih memiliki rapor merah berdasarkan evaluasi Bappenas terhadap RPJMN 2020-2024. "Jadi memang masih banyak yang harus dikejar. Itu tantangan di daerah yang mungkin sangat nyata," kata Tri.



Bappenas Kuningan (Gedung Baru)

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Sedangkan tantangan bagi pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas bersama masing-masing Pemda, antara lain yakni terkait isu-isu global seperti banyaknya konflik di tataran global, demografi global, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya.

"Makanya Pak Menteri (PPN) juga sedang sibuk bersama DPR mendiskusikan RPJPN 2025-2045, dimana di tahun 2045 itu menandai Indonesia 100 Tahun Merdeka dan ingin terjadi lompatan atau transformasi dari yang sekarang ini kita negara menengah-bawah menjadi negara menengah-atas," ujar Tri.

"Juni ini seharusnya sudah menengah-atas, tapi belum ada pengumuman seingat saya. Kalau kita ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, maka pembangunan nasional tadi serta pendapatan yang tinggi itu bisa terjadi kalau didukung oleh pembangunan yang ada di daerah," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Kemudian masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan tinggi, kualitas kesehatan, stunting, bahkan investasi, rata-rata daerah masih memiliki rapor merah berdasarkan evaluasi Bappenas terhadap RPJMN 2020-2024. "Jadi memang masih banyak yang harus dikejar. Itu tantangan di daerah yang mungkin sangat nyata," kata Tri.