Jawaban Menohok Pimpinan KPK soal Keluhan Megawati Kalau Kader PDIP Jadi Target Melulu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tidak pernah melihat afiliasi politik ketika melakukan penanganan kasus korupsi. Sehingga, ia mengatakan penanganan perkara korupsi itu KPK tidak melihat dari partai politik manapun.

KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut kader PDIP kerap menjadi target melulu. Bahkan, Megawati sempat komplain kepada Yasonna H Laoly yang merupakan kader PDIP, kini menjadi Menteri Hukum dan HAM.

"Sudah berulang kali kami sampaikan, bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, pimpinan ya dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," kata Alex Marwata di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 8 Juli 2024.

ICW Bilang 5 Pimpinan KPK Baru yang Dipilih Komisi III DPR RI Mengecewakan

Ilustrasi bendera PDIP

Photo :
  • FB

Jadi, Alex meminta kepada semua elit partai politik agar tidak menyudutkan KPK bahwa menangani perkara korupsi kerap menyasar atau menarget partai politik tertentu. Padahal, ia menegaskan Penyidik KPK menangangi perkara korupsi secara profesional sesuai aturan yang berlaku.

Terpopuler: Siswi Kristen Sekolah di Madrasah Islam Dapat Bantuan, Rekam Jejak Ketua KPK Baru

"Nah itu penegakan yang sekali lagi kami sampaikan, bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan, kita tidak melihat atau mengaitkan pemandanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan kader partainya sering kali menjadi target dalam kasus hukum. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024.

Maka itu, Megawati mengaku sempat melayangkan protes kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly.

"Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) lho, jadi menteri ngapain lho. Lah anak buah kita maunya ditarget melulu," ujar Megawati.

Lantas, Megawati kembali menceritakan saat dirinya pernah berurusan dengan aparat penegak hukum. Megawati menyebut pernah dipanggil tiga kali oleh aparat penegak hukum saat Pemerintahan Orde Baru.

"Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali. Kan orangnya tampang serem-serem," kata dia.

Presiden ke-5 RI ini mengaku sudah bertanya kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang belum lama ini diperiksa KPK. Hasto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, mantan kader PDIP yang menjadi tersangka dugaan suap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Menurutnya, Hasto menceritakan bahwa Penyidik KPK yang melakukan penggeledahan adalah Rossa Purbo Bekti.

"Enak saja emangnya siapa dia, betul enggak? Iya orang dia manusia juga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Megawati juga menantang AKBP Rossa untuk memanggilnya ke KPK. Dia menegaskan berani menghadapi KPK karena lembaga antirasuah itu berdiri di era pemerintahannya.

"Gile, saya berani. Kalau umpamanya suruh datang. Sini Rossa suruh datang hadapi aku," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya