PDNS Sempat Diretas, Menko Polhukam: Layanan Publik Digital sudah Kembali Normal

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto konferensi pers terkait judi online di kantornya
Sumber :
  • Kemenko Polhukam

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan pelayanan publik digital sudah kembali normal sejak 1 Juli 2024. Layanan tersebut sebelumnya mengalami gangguan buntut serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Nilai Partisipasi Politik Masyarakat Masih Baik

"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli sudah berjalan normal. Layanan masyarakat sudah bisa dirasakan walaupun kita terus meningkatkan kemampuan," ucap Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 Juli 2024.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto konferensi pers terkait situasi Pemilu 2024

Photo :
  • Youtube Kemenkopolhukam
Jadi Sorotan Publik, Puan Minta Anggota DPR yang Baru Agar Mawas Diri

Hadi menyebut pemerintah tengah meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2. Hal ini dilakukan agar PDN memiliki kemampuan back up berganda dengan pengamanan yang lebih kuat guna mengantisipasi serangan ransomware.

"Untuk bisa memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan," tutur dia.

Layanan PDNS 2 Pulih Total

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan sudah mencoba kunci dekripsi yang dirilis kelompok peretas Brain Chiper. Kunci tersebut ternyata bisa membuka spesimen data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terenkripsi.

Adapun, spesimen yang dimaksud yakni sebagian data PDNS 2 yang terkunci buntut serangan dari Brain Chiper.

"Tadi malam kita mencoba di spesimen yang kita miliki itu bisa dibuka. Kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Semua orang bisa download kan, itu dibuka," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Pangerapan di Kantor Kominfo RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024.

Gedung Kejaksaan Agung

Survei Indikator: Kejaksaan Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik

Jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Indikator Politik Indnesia melakukan survei yang bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo’

img_title
VIVA.co.id
4 Oktober 2024