Kemenhub Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Tidak Berdampak pada Layanan Penerbangan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto
Sumber :
  • ANTARA/Harianto

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyebut, penerbangan tidak terganggu walau terjadi peretasan ada Pusat Data Nasional atau PDN, beberapa Waktu lalu.

Pemerintah Sebut Peretasan PDNS 2 Jadi Tanggung Jawab Bersama, Netizen: Harusnya Mundur dari Jabatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional (PDN) tak berdampak pada layanan penerbangan.

"Kalau kami sentralnya kan di Pusdatin, Pusat Data Informasi dan sejauh ini memang tidak teridentifikasi ada yang kemudian mengganggu pelayanan di Kementerian Penghubungan," Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

Peretas PDNS 2 Minta Maaf, Janji Berikan Kunci Data pada 3 Juli 2024

Meski begitu, Sigit menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pusdatin terus melakukan analisis dan mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu layanan di Kementerian Perhubungan.

Dia menyebutkan bahwa Pusdatin tetap melakukan langkah-langkah antisipasi yakni analisis forensik ke beberapa sumber (source) untuk memastikan bahwa memang tidak ada kebocoran yang terkait dengan PDN.

Kritik Keamanan Data di PDN Lemah, PKS Pertanyakan Anggaran 700 Miliar ke Mana

"Dan memang sudah ada penyataan dari Staf Khusus Bidang Humas (Kemenhub) Ibu Adita Irawati bahwa memang tidak ada dampak dari kejadian kemarin terhadap data atau informasi yang ada di Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Selain itu, Sigit juga mengungkapkan bahwa gangguan yang terjadi di PDN juga tidak berdampak terhadap layanan navigasi pesawat terbang.

Ia memastikan bahwa layanan penerbangan masih bisa berjalan aman dan normal seperti biasa dan tak berdampak pada PDN yang terkena ransomware.

"Iya tidak. Walaupun kembali kami tetap menyampaikan bahwa menyadari hal itu, Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah antisipasi," kata Sigit.

Sebelumnya, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Setiap 'tenant' atau kementerian juga harus memiliki 'backup', ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada 'back up'," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan.

Kini, Hadi beserta jajarannya tengah mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.

Salah satunya yakni dengan melakukan pencadangan data dari "cold site" yang ditingkatkan menjadi "hot site" di Batam.

Cold site adalah fasilitas cadangan yang tidak memiliki hardware, software, atau data.

Hot Site adalah solusi pemulihan bencana yang paling canggih dan mahal karena semua infrastruktur dan data dijaga secara "real-time", siap untuk digunakan segera setelah terjadi bencana. (Ant)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya