Menko PMK Bongkar Kecurangan di PPDB: Gunakan Ijazah dan Alamat Palsu

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui terdapat dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan kasus itu, kata dia, sudah sering ditemukan. 

Menurut Muhadjir, informasi dugaan pelanggaran PPDB yang diterimanya bermacam-macam. Mulai dari penggunaan ijazah palsu peserta didik sampai penggunaan alamat palsu.

“Kemarin saya lihat misalnya ada ijazah palsu dipakai seolah dari luar negeri, kemudian pindah alamat. Pakai Kartu Keluarga palsu, dan seterusnya. Itu saya kira tidak bisa dibiarkan,” kata Muhadjir kepada wartawan Selasa, 2 Juli 2024.

Namun, kata Muhadjir, proses penindakannya selama ini terkendala karena tidak ada pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum. Baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan.

“Karena sekarang belum ada instrumen yang bisa kami gunakan untuk melakukan penindakan. Dari unsur kejaksaan, unsur kepolisian belum terlibat, padahal itu kan jelas-jelas pelanggaran,” kata Muhadjir.

Eks mantan Mendikbud ini mengaku sudah melapor dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Dia pun mengusulkan agar Satgas Pengendalian PPDB segera dibentuk.

Muhadjir berharap satgas yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan itu dapat terbentuk mulai tingkat nasional hingga daerah.

“Saya kemarin sudah melapor kepada bapak presiden, sekarang menunggu, kalau nanti Keppresnya sudah turun mudah-mudahan dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah

Menko PMK Pratikno menyatakan segera membahas soal usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penghapusan sistem zonasi sekolah bersama Mendikdasmen.

VIVA.co.id

22 November 2024