- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Media asing, Channel News Asia (CNA) menyorot sebuah petisi yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur.
Petisi yang digagas Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) di change.org itu sudah ditandatangani 20,8 ribu lebih orang pada Selasa, 2 Juli 2024 sore.
“PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” demikian judul petisi yang tayang pada 26 Juni 2024 itu.
Menkominfo Budi Arie Setiadi Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR
- VIVA/M Ali Wafa
SAFEnet dalam petisi itu meminta Budi Arie mundur dari jabatan lantaran dianggap tak serius menangani serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dalam bentuk ransomware sejak Senin, 17 Juni 2024.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah,” demikian SAFEnet.
Selain menyorot petisi tersebut, media asing yang berbasis di Singapura ini juga membahas asal mula Budi Arie mendapatkan jabatan Menkominfo.
Mereka menyebut Budi Arie sebagai ‘menteri giveaway’ lantaran memperoleh jabatan Menkominfo karena kedekatannya dengan Presiden.
Sorotan tersebut dipaparkan CNA dalam sebuah artikel berjudul “Indonesia’s ‘giveaway’ minister faces growing pressure to resign after worst cyberattack in years”.
Narasi tersebut ditulis berdasarkan pernyataan Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum. Dia menyebut bahwa Budi Arie berhasil menjadi menteri karena hasil giveaway.
Menkominfo Budi Arie Setiadi Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR
- VIVA/M Ali Wafa
Budi Arie dikatakan memperoleh jabatan sebagai Kominfo karena mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dan 2019.
Di sisi lain, CNA juga menyorot pernyataan Sekjen Pro Jokowi (Projo), Handoko yang menyatakan bahwa petisi tersebut dibuat oleh orang-orang yang menentang Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Namun, Nenden dari SAFEnet membantah adanya unsur politik dalam petisi ini. Ia menegaskan petisi ini dibuat berdasarkan buruknya kinerja Budi Arie yang dianggap dapat membahayakan masyarakat.
