Menko Muhadjir Kritik PTN Jago Belanja Tak Pandai Cari Pemasukan
- TV Parlemen
VIVA – Mantan Mendikbud RI yang kini mejabat Menko PMK, Muhadjir Effendy mendorong agar perguruan tinggi bisa memanfaatkan nama besarnya, khusus perguruan tinggi negeri (PTN), agar independen berbisnis mencari pemasukan untuk operasionalnya.
Demikian usulan tersebut disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.
DPR memanggil Muhadjir serta mantan Mendikbud lainnya untuk memberikan pandangan ihwal gagasan reformulasi anggaran pendidikan ke depannya.
Awalnya, Muhadjir mengkritik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dianggap tidak pandai cari pemasukan selain dari APBN. Menurut Muhadjir, hal ini perlu diubah.
3 mantan Mendikbud dihadirkan RDPU DPR bahas UKT naik
- TV Parlemen
"Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," ujarnya.
Muhadjir lebih jauh menuturkan, sejumlah PTN Badan Hukum yang telah prominen bisa mengkapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun, ditekankan dia, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.
"Nama besar PTN-BH itu namanya besar-besar tinggal mengkapitalisasi saja modalnya itu. Dan, saya kemarin sampaikan, misalnya, naikkan biaya itu jangan serta-merta. Jadi naikkan lah kepada maba (mahasiswa baru) saja dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai. Memang ada kalau di swasta itu tetap ada pimpinan namanya variable cost," kata Muhadjir.
Adapun soal perguruan tinggi swasta (PTS), Muhadjir lantas mengusulkan pemanfaatan pemasukan biaya wisuda. Dia meyakini tidak akan ada pihak mahasiswa yang protes walaupun biaya wisuda melonjak.
"Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya, wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal, karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih. Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa tapi harus beli undangan," imbuhnya.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
