Sesuai Instruksi Jokowi, Menkes Cari Cara Turunkan Harga Obat Dalam 2 Minggu
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari formulasi dalam rangka menurunkan harga alat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia. Presiden Jokowi memberi waktu kepada Budi dalam dua minggu untuk memaparkan formulasi tersebut.Â
Hal tersebut diungkap Menkes Budi usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menperin Agus Gumiwang di Istana Negara membahas mahalnya sejumlah alat kesehatan hingg obat di tanah Air.
"Dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Dua minggu saya balik [ke Istana]," ujar Budi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.
Ilustrasi obat/vitamin.
- Freepik
Budi mengatakan ada sejumlah penyebab tingginya harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia, salah satunya tata kelola yang kurang baik dan inefisiensi jalur perdagangannya.
Budi juga ingin pengelolaan harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia dijelaskan secara transparan.
"Ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya, ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan, ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan," ujar Budi.
Pasalnya, kata dia, harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia sangat mahal. Bahkan, Budi mengaku harga obat di Indonesia lima kali lebih tinggi dibanding Malaysia.
Ilustrasi melihat alat kesehatan produksi dalam negeri.
- vstory
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia, misalnya, 300 persen kan (sampai) 500 persen," kata Budi.
Maka itu, Budi menegaskan saat ini Kementerian berkoordinasi dengan asosiasi industri kesehatan untuk mencari solusi terkait mahalnya harga obat dan alat kesehatan. Ia menilai bila harga obat di luar negeri murah, harga obat di Indonesia juga bisa murah.
"Memang butuh koordinasi. Yang tahu kan menteri teknisnya, kan harus ngomong dengan Menteri Perindustrian yang nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah, koordinasi itu yang di Indonesia kan mahal ya," katanya.
