DPR Segera Panggil Menag dan Garuda Indonesia Terkait Pelayanan Haji 2024

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin)
Sumber :
  • DPR RI

VIVA - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan DPR segera memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pihak Garuda Indonesia, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait buruknya pelayanan ibadah haji 2024. 

DPR Telah Pilih Lima Dewas KPK Periode 2024-2029, Tumpak Hatorangan: Mudah-mudahan Lebih Baik

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2024, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, DPR akan memanggil pihak-pihak itu secepatnya.

"Pasti (dipanggil) dalam waktu secepatnya. Dua institusi yang akan memanggil. Pertama tentu Komisi VIII menyangkut seluruh aspek pelaksanaan haji. Kedua, komisi-komisi terkait misalnya Komisi VI menyangkut Garuda, yang jumlah pemanfaatan bisnisnya sangat besar dari jemaah haji. Ketiga, Kemenkes, yang memanggil Komisi IX," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 Juli 2024. 

Profil 5 Dewas KPK Periode 2024-2029, Ada Eks Jenderal Polisi hingga Mertua Komika Kiky Saputri

Jemaah Haji Indonesia 2024

Photo :
  • Istimewa

Selain itu, lanjut Cak Imin, jika pansus haji di DPR terbentuk, dirinya juga memastikan bakal memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelayanan haji 2024. "Dan, dari selain komisi, kalau pansus terbentuk juga akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk menelusuri apakah ada jual beli visa," sambungnya.

5 Pimpinan Terpilih, IM57 Institute: Tak Ada Komitmen DPR Kembalikan Reformasi KPK

Cak Imin menjelaskan, terkait pelanggaran dalam penentuan kuota jemaah haji juga akan didalami. Ketum PKB itu juga mengusulkan agar maskapai penerbangan ibadah haji tidak hanya dimonpoli oleh Garuda Indonesia. 

"Betul. Bisa jadi maskapai ini kita bebaskan supaya tidak terjadi monopoli dan pelayanan lebih kompetitif," ujarnya.

Sementara itu, Cak Imin turut menyoroti pengawasan dari Kemenag yang kurang baik.Menurut mantan cawapres pendamping Anies Baswesn itu, masih banyak jemaah yang berangkat haji dengan menggunakan visa palsu.

"Yang sudah ada datanya berangkat haji menggunakan visa haji tidak melalui sistem komputerisasi haji. Berarti menggunakan visa haji secara liar tidak terkoordinasi dalam sistem komputerisasi haji," imbuhnya. 

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

Setyo Budiyanto pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan KPK tahun 2020.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024