Jokowi: Polri Harus Profesional, Tidak Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri agar semakin lincah dan adaptif dalam menghadapi situasi global di masa depan. Polri juga harus memiliki cara pandang yang strategis serta mampu menjadi cooling system.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
"Karena tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi menyebutkan, Polri juga harus profesional dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. "Harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan," ujarnya.
"Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerja sama untuk memperkuat keamanan negeri kita," tutur Jokowi.
Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir dalam acara upacara peringatan HUT ke-78 Bhayangkara. Mereka di antaranya, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, istri mendiang presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh yang akrab disapa Yenny Wahid.
Kemudian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Turut hadir, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.