Soal Serangan Siber ke PDN, Muhammadiyah Minta Pemerintah Jujur ke Masyarakat
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Yogyakarta – Serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional (PDN) terjadi pada Kamis 20 Juni 2024 lalu berdampak pada gangguan sejumlah layanan. Serangan ini juga membuat data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas.
Akibat serangan siber yang terjadi di PDN ini, Muhammadiyah turut menjadi korbannya. Muhammadiyah memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen dan guru besar yang datanya berada di PDN.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” ujar Ismail dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Juni 2024.
Serangan hacker atau siber.
- Science News
Ismail menyebut pemerintah sejauh ini belum memiliki backup data dari beberapa Kementerian atau Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery. Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.
“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu. Mengapa diperencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” ungkap Ismail.
Ismail menegaskan Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera.
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” tutup Ismail.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
