Backup Pusat Data Nasional Hanya 2%, Najwa Shihab: Sejak Kapan Kita Dianggap Penting?
- Instagram @najwashihab.
VIVA – Najwa Shihab geram mengetahui backup Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) hanya mencapai 2%. Pada tanggal 27 Juni 2024, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkap bahwa hanya 2% data di PDNS yang ter-backup di PDNS Batam.
"Sejauh ini, hanya sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam," kata Hinsa saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut Hinsa, terdapat masalah utama dalam tata kelola keamanan siber. Data-data tersebut seharusnya bisa diselamatkan jika ada cadangan data di PDNS lain, sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Sebelumnya, seorang hacker menggunakan penyerangan dengan modus ransomware varian BrainChipper, yang mengunci akses data di PDNS. Pelaku meminta tebusan senilai US$ 8 juta atau Rp131 miliar.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki cadangan data karena masalah anggaran. Menkominfo berencana untuk mengubah aturan integrasi data ke PDN yang sebelumnya bersifat opsional dan tidak wajib bagi tenant menjadi wajib untuk memastikan keamanan data dan mempercepat pemulihan layanan publik.
Threads Najwa Shihab
- Threads @najwashihab
Reaksi publik terhadap kondisi cadangan PDNS yang hanya mencapai 2% sangat negatif, disertai kritik terhadap pengelolaan, penggunaan anggaran, dan kesalahan manajemen. Najwa Shihab, seorang jurnalis dan presenter televisi yang aktif menyuarakan kekhawatiran masyarakat Indonesia juga merasakan hal yang sama.
“Tidak ada back up di Pusat Data Nasional. Data pribadi kita tidak dipandang penting. KITA tidak penting. Terima saja,” tulis Najwa Shihab dalam postingan Threads pada Jumat (28/6/24).
Tulisan Najwa tersebut kemudian ditutup dengan pertanyaan satir yang menyinggung isu partisipasi dan representasi rakyat yang hanya dilibatkan dalam proses politik.
“Memangnya sejak kapan rakyat dianggap penting selain di bilik suara,” lengkap Najwa.
Pertanyaan tersebut menyoroti politisi dan pejabat publik yang hanya mendekat kepada rakyat saat membutuhkan dukungan elektoral, tetapi mengabaikan rakyat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan sehari-hari.
Hingga artikel ini dibuat, data yang diretas tersebut belum juga dipulihkan. Pemerintah mengaku tidak akan membayar tebusan senilai US$ 8 juta atau Rp131 miliar dan akan berupaya memulihkan akses data kementerian dan lembaga pemerintah dalam waktu dekat.
