Dirjen Imigrasi Pastikan Seluruh Layanan Keimigrasian Telah Pulih 100 Persen
- Dok Imigrasi
Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan, seluruh layanan keimigrasian kini telah beroperasi kembali 100 persen, usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas atau terserang ransomware, Jumat 28 Juni 2024.
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen,” ujar Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen ) Imigrasi, Silmy Karim.
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
Silmy mengatakan, awal gangguan keimigrasian tersebut terjadi pada Kamis 20 Juni 2024 yang diduga terjadi gangguan sistem.
Selanjutnya petugas imigrasi yang berada di lapangan langsung melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan semaksimal mungkin.
"Awalnya dari pihak kita mengecek apakah itu jaringannya, apakah itu ada interuption yang disebabkan oleh hal teknis. Itu dulu kan biasanya di lapangan, melaporkan ke Direktorat IT, ini ada kendala. Karena kita memang memiliki help desk yang 24 jam, untuk mendukung sistem," ujarnya.
Silmy menjelaskan, imigrasi merupakan lembaga yang sangat menggunakan teknologi dalam kerjanya dan sangat bergantung pada sistem teknologi.
Usai melakukan pengecekan, diketahui gangguan terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN). Silmy pun mengaku dirinya merasa heran mengapa bisa terjadi gangguan yang cukup lama.
"Kita belum tahu itu sebabnya apa, pokoknya PDN gangguan. Nah, kalau gangguan teknis itu tidak mungkin lebih dari 6 jam rata-rata ya. Kita tambah lah 6 jam lagi, jadi 12 jam," ujarnya.
Silmy mengatakan, dirinya pun langsung menghubungi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk izin menyiapkan data center alternatif guna memperbaiki layanan Keimigrasian.
"Mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu," ujarnya.
Pemerintah Sebut Peretasan PDNS 2 Jadi Tanggung Jawab Bersama, Netizen: Harusnya Mundur dari Jabatan
Pemerintah melalui Kepala BSSN menyebut kalau tragedi data dari PDNS 2 yang diretas Ransomware menjadi tanggung jawab bersama, netizen sebut harusnya kapala BSSN mundur.
