Kementerian Kominfo Minta Pihak yang Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina Melapor
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika, meminta seluruh kementerian/lembaga yang kepentingan bisnisnya terganggu akibat pemutusan jaringan internet ke Kamboja dan Filipina, agar segera melapor.
"Kita bersurat juga ke semua kementerian/ lembaga, bahwa apabila penutupan jalur akses ke dan dari Kamboja dan Filipina ini mengganggu layanan mereka, mengganggu bisnis mereka, tolong Kominfo diberitahu," ujar Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Teguh Arifiyadi di kantornya, Jumat, 28 Juni 2024.
Teguh mengatakan, pihaknya tetap memprioritaskan layanan dengan kepentingan bisnis dan hubungan luar negeri, termasuk ke Kamboja dan Filipina. Maka dari itu, Kominfo akan membuka seluruh akses jaringan ke Kamboja dan Filipina hanya untuk keperluan bisnis.
"Jadi kita tetap mengutamakan bahwa layanan yang berhubungan dengan keperluan bisnis maupun misalnya hubungan luar negeri tetap bisa diakses dengan mudah untuk wilayah Kamboja dan Filipina. Tapi, syaratnya mereka ngasih tahu kita, kita white listing IP yang di block," ujar dia.
Di sisi lain, Teguh mengaku Kemenkominfo telah memutus jaringan internet ke Kamboja dan Filipina sejak 25 Juni 2024. Kominfo memerintahkan para NAP atau network access provider untuk menutup akses jalur koneksi internet tersebut.
Teguh mengungkapkan alasan pihaknya memutus jaringan internet ke dua negara tersebut karena Kamboja dan Filipina merupakan pusat dari perjudian online. Hal tersebut, kata dia, diketahui berdasarkan laporan dan riset yang dikumpulkan Kementerian Kominfo.
"Kenapa menjadi pilihan Kamboja dan Filipina? Karena memang dari hasil riset dan laporan yang kami kumpulkan, ya mayoritas pengoperasian ya rumah-rumah jadi online memang dari area kamboja dan Filipina," ujar dia.
Di sisi lain, pemutusan jaringan internet itu merupakan salah satu cara untuk tidak memfasilitasi judi online di negara-negara sekitar, termasuk Indonesia.
"Tapi setidaknya dengan cara demikian menjadi atensi juga bagi pemerintah setempat untuk tidak tidak mudah memfasilitasi pembuatan untuk pengoperasi judi online dari negara-negara sekitar Indonesia, yang mana pasarnya adalah pasar Indonesia," kata Teguh.
