Jalani Sidang Tuntutan, SYL Tak Didampingi Istri-Anak
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengaku siap menjalani sidang tuntutan dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Sidang rencananya dimulai pukul 13.30 WIB.
"InsyaAllah beliau sudah siap," kata pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen kepada wartawan, Jumat, 28 Juni 2024.
Sidang eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, SYL
- VIVA/M Ali Wafa
Dia menyebut SYL tak akan didampingi istri dan anak-anaknya menghadapi sidang tuntutan ini. Istri dan anak-anak SYL akan memantau sidang tuntutan itu dari kediamannya saja.
"Istri dan anaknya mengikuti di rumah saja, melalui media TV dan online yang ada, karena masing-masing ada aktivitasnya," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Syahrul Yasin Limpo atau SYL akan menjalani sidang tuntutan atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.
SYL akan menghadapi sidang tuntutan ini bersama dua mantan anak buahnya yaitu, eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta.
"Untuk pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum hari Jumat, 28 Juni 2024," ucap Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan Senin, 24 Juni 2024 lalu.
Sidang Syahrul Yasin Limpo alias SYL
- VIVA/M Ali Wafa
Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan jumlah keseluruhan Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023.
Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023 Muhammad Hatta, antara lain untuk membiayai kebutuhan pribadi SYL.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
