Budi Arie Sebut Seluruh Dunia Kena Serangan Ransomware

Menkominfo Budi Arie Setiadi Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan serangan siber ransomware bukan cuma terjadi di Indonesia tapi di semua negara di dunia. 

"Ini ransomware per negara di tahun 2022-2023, kita bisa lihat ini ransomware tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware," ujar dia, Kamis, 27 Juni 2024.

Bahkan, dia mengatakan bahwa negara adidaya Amerika Serikat (AS) paling banyak menerima serangan siber ransomware. Menurut Budi Arie, Indonesia cuma terkena dampak sekira 0,67 persen dari serangan ransomware.

"Dan yang paling banyak Amerika Serikat 40,43 persen, Kanada 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4, 29 persen dan Perancis 3,8 persen. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware," kata dia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian mengatakan server Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber ransomware terbaru. Itu yang membuat PDN dalam beberapa hari ini mengalami gangguan.

"Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lock bit 3.0," kata Hinsa di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa mengatakan bahwa server PDN yang terkena ransomware itu berada di Surabaya. "Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya," ujarnya. 

Diperiksa Polisi soal Judi Online, Ini Mobil Paling Mahal Eks Menkominfo Budi Arie

Pada kesempatan lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa hacker (peretas) meminta uang tebusan senilai US$8 juta atau setara Rp 131,1 miliar. Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan uang tuntutan tersebut.

Budi Arie Diperiksa Polisi Hari Ini, Terkait Kasus Apa?
Ilustrasi pajak

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

img_title
VIVA.co.id
21 Desember 2024