Sanksi Kepala Daerah Terlibat Judi Online, Peringatan Lisan hingga Namanya Diumumkan ke Publik

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi kepala daerah jika terbukti terlibat judi online. 

Hal ini disampaikan Tito usai rapat Panja 26 RUU Kabupaten dan Kota di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.

Tito mengaku dirinya telah meminta data kepada PPATK terkait dugaan kepala daerah terlibat dalam judi online ini. Adapun, sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi yang membuat efek jera.

"Saya belum tahu siapa saja nanti minta informasi kepada PPATK kalau betul terkait judi online bisa berikan peringatan. Kita beri peringatan bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," kata Tito kepada wartawan. 

Tito juga memastikan, sanksi kepala daerah definitif bakal lebih berat jika kembali mengikuti Pilkada 2024. Dia berjanji akan mengumumkan kepada publik setiap kepala daerah yang terlibat judi online agar mendapatkan sanksi sosial menjelang Pilkada.

"Kalau memang ada akan kami diberi datanya. Saya akan meminta kepada jajaran Inspektorat dan Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi," imbuhnya.

Tidak Ada Sanksi Bagi ASN Kemendikti Saintek yang Mendemo Menteri Satryo Brodjonegoro

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar Simatupang memastikan tidak akan ada sanksi ke para ASN yang gelar demo

VIVA.co.id

21 Januari 2025