Benny Rhamdani Sebut Pers Berperan Penting Majukan BP2MI, Berharap Kolaborasi Terus Dibangun

Kepala BP2MI Benny Rhamdani.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pers memiliki peran penting memajukan BP2MI. Dia berharap kolaborasi dengan pers terus dibangun untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

RI Terima 1,35 Juta Job Order per Tahun dari Luar Negeri tapi Hanya Bisa Salurkan 287 Ribu

Hal itu dikemukakan Benny dalam acara Media Gathering dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas di lingkungan BP2MI, di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat, 19 Juni 2024.

"Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan,” kata Benny dalam keterangannya, Rabu, 26 Juni 2024.

Menteri P2MI: 90 Persen PMI Berangkat ke Luar Negeri secara Ilegal

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Dia menambahkan, “Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini.”

7 Orang Diduga Terlibat TPPO ke Kamboja Ditangkap, Begini Modus Pelaku

Benny menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas literasi dari sisi narasumber, dan praktisi yang berbeda untuk memperluas sudut pandang terhadap PMI.

"Menurut saya, kekuatan dan kehancuran sebuah negara, bergantung pada dua hal. Pertama, mata uang, kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengkoreksi lembaga negara. Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi," katanya.

Plh Sekretaris Utama BP2MI, Irjen Pol Ketut Suardana mengatakan agar gong perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu hal yang sangat penting dilakukan.

"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya