PPATK Sebut Lebih dari 1.000 Anggota DPR-DPRD Terlibat Judi Online

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu, 26 Juni 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman terkait ada tidaknya anggota DPR yang bermain judi online. Ivan menyebut ada lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD yang bermain judi online. 

DPR Telah Pilih Lima Dewas KPK Periode 2024-2029, Tumpak Hatorangan: Mudah-mudahan Lebih Baik

Hal itu dikatakan Ivan dalam rapat kerja bersama PPATK dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu, 26 Juni 2024. Ivan mengatakan pihaknya memiliki data anggota dewan yang bermain judi online tersebut. 

"Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR-DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada," kata Ivan. 

Menko Polkam: Judol Di-setting Operator yang Main Bakal Kalah

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu, 26 Juni 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Dari jumlah tersebut, Ivan mengatakan ada lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksinya mencapai Rp 25 miliar.

Cegah Judi Online, Kemenag Kerahkan 5.940 KUA dan Penyuluh Agama

“Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka itu. Dan angka rupiahnya hampir Rp25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar,” jelas Ivan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk buka-bukaan jika ada anggota DPR yang terlibat judi online. 

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana pada Rabu, 26 Juni 2024.

Habiburokhman awalnya mengatakan yang harus ditindak dalam kasus judi online bukan hanya operator atau pihak penyelenggara saja, tapi juga mereka yang menjadi pemain.

“Tindakan ini kan dari hulu ke hilir, dari awalnya operator penyelenggaranya kita sikat, tapi pemainnya juga harus disikat,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengaku penasaran apakah ada anggota DPR yang terlibat judi online. Dia kemudian meminta PPATK untuk buka-bukaan dan melampirkan data jika ada anggota DPR terlibat judi online. 

“Kita pengen tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi judi online? Kita minta infonya,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya