Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih: Solusi untuk Kendala Hak Pilih di Pemilihan Serentak 2024
- Istimewa
Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) resmi meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 26 Juni 2024.
Posko Kawal Hak Pilih Pemilihan Serentak 2024 berguna bagi masyarakat yang memiliki kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 2024 agar dapat menyampaikannya melalui Posko Kawal Hak Pilih di kantor maupun media sosial Bawaslu terdekat.
Anggota Bawaslu Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Lolly Suhenty dalam keterangan resminya mengatakan, Bawaslu mencatat, setidaknya terdapat empat kendala yang kerap muncul dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih.
"Kendala itu meliputi orang yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk ke dalam daftar pemilih dan orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih," kata Lolly dalam keterangan resmi yang diterima VIVA.co.id, Rabu 26 Juni 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty
- Bawaslu
Selain itu, sambung Lolly terdapat ketidaksesuaian identitas dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan daftar pemilih, serta kendala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak pilih.
Hal ini tertuang dalam Instruksi Ketua Bawaslu No. 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
Posko Kawal Hak Pilih ini merupakan salah satu bentuk dari rangkaian Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang digelar mulai hari ini 26 Juni 2024 sampai dengan 27 November 2024.
Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” sendiri meliputi lima hal, yaitu: Pertama, dilakukan selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih.
Kedua, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih.
Ketiga, secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat dan sebagainya.
Keempat, mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih, dan yang Kelima membentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
Akomodasi Putusan MA, PKPU Pilkada Atur Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun saat Dilantik
KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang perubahan tafsir usia minimum calon kepala daerah melalui Peraturan KPU (PKPU).
