- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Pansel calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) tetap bakal mempertimbangkan gender perempuan untuk lembaga antirasuah. Bahkan, hal itu juga sudah masuk ke dalam pembahasan.
"Itu menjadi salah satu agenda yang telah kami bahas terkait dengan inklusifitas gender perempuan," kata Anggota Pansel Capim KPK, Ivan Yustiavandana dikutip pada Selasa, 25 Juni 2024.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Ivan menjelaskan, gender perempuan tetap akan menjadi sebuah pertimbangan untuk Capim KPK dan Dewas asalkan memenuhi semua persyaratan.
"Sepanjang memenuhi kriteria, pasti akan dipertimbangkan. Tidak ada juga pemikiran di Pansel untuk mengutamakan laki-laki," kata dia.
Bahkan, Ivan menyebut tidak ada sebuah kekhususan dalam pemilihan gender. Pasalnya, perempuan juga saat ini banyak yang sudah melebihi kehebatan seorang pria.
"Kriteria khusus tidak ada, dan kami yakin banyak sekali perempuan Indonesia yang super melebihi laki-laki. Mudah-mudahan dari beliau-beliau perempuan hebat Indonesia, ada yang berminat untuk mendaftar nanti ya," ungkap dia.
Sebelumnya Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani turut menyoroti mengenai proses seleksi calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.
Menurut dia, Pansel KPK harus melihat bahwa ada kompleksitas dan dinamika permasalahan yang terjadi di KPK. Salah satunya, kata dia, kompleksitas dan dinamika permasalahan di KPK harus menjadi bahan uji bagi kandidat capim KPK.
Dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia pada Jumat, 21 Juni 2024, Julius menyinggung terobosan-terobosan yang pernah Jokowi lakukan.
"Misalnya terkait representasi perempuan di Pimpinan KPK, Jokowi pernah memiliki rekam jejak memilih Pimpinan KPK seorang perempuan. Perspektif perempuan sangat diperlukan KPK," kata Julius.
Julius menambahkan, menurut Riset Litbang KPK, salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri. Hal ini salah satu faktor yang membuat keterlibatan perempuan di Pimpinan KPK sangat penting.
"Oleh karena itu, terobosan Jokowi dalam menempatkan perempuan menjadi Pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu, bahkan jika diperlukan dominan dalam komposisi Pimpinan KPK dan Dewas. Sehingga, dapat memecahkan permasalahan tersebut, bahkan menjadi titik balik KPK di masa datang," ujar Julius.
Nilai positif lain, lanjut Julius, adalah dalam konteks seleksi pimpinan lembaga Jokowi pernah punya nilai positif, yakni memastikan masyarakat sipil menjadi mitra pansel dalam penelusuran rekam jejak kandidat seperti di Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (Komjak) dan lain-lain.
"Namun, hal ini belum terlihat dalam pemilihan capim KPK," kata Julius.
Selain itu, Julius Ibrani juga menyinggung pentingnya Pansel mencari sosok Pimpinan KPK yang memiliki background kepemimpinan yang baik dan kuat.
Oleh karena itu, Julius mengusulkan kepada Pansel bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK ke depan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang powerfull dan kuat. "Sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini," ujar Julius.
