Sempat Ditunda karena Pemilu, Ratusan Bangunan PKL di Sepanjang Kebun Teh Bogor Dirobohkan
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Bogor - Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan ratusan bangunan tanpa izin dan warung pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Puncak dan kebun teh di Bogor, Jawa Barat. Penertiban ini sempat tertunda karena Pemilu 2024.
"Ada 331 yang kita bagi beberapa zona. Zona pertama dari gantole sampai rest area, dan zona kedua dari rest area ke Taman Safari," kata Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bogor Cecep Iman di lokasi, Senin, 24 Juni 2024.
Pantauan di lokasi, sempat terjadi penolakan, oleh ratusan warga dan terjadi gesekan dengan petugas. Namun aksi warga  tak mampu menghalau petugas di lokasi.
Ilustrasi Satpol PP
- VIVA/Dede Idrus
"Ya, tadi ada sedikit penolakan tetapi dianggap wajar, tetapi sekarang sudah berjalan baik di area bawah dan dari gantole ke bawah sedang berjalan," katanya.
Iman mengatakan, sebelum penertiban ini Satpol PP sudah melakukan sosialisasi. Penertiban juga sudah direncanakan sejak tahun tahun lalu namun terkendala karena agenda Pemilu.
"Ada hal yang dipertimbangkan karena ada pemilihan umum. Dan, insyaallah, akan dilakukan tiga hari ke depan akan melakukan penataan, sekali lagi bukan pembongkaran tetapi penataan PKL. PKL yang ada dijalur puncak ke rest area- rest area yang disiapkan oleh pemerintah yang jumlahnya kurang lebib 500 kios," katanya.
Iman mengatakan, 350 personel gabungan didukung TNI dan Polri diterjunkan dalam penertiban ini. Selain itu Pj Bupati Bogor mendukung kegiatan ini.
Antrean panjang kendaraan hingga tiga kilometer di tol menuju jalur Puncak Bogor. (Ilustrasi)
- VIVA/Muhammad AR
"Memang harus dilaksanakan karena ini amanah yang telah direncanakan, mereka yang meminta terhadap rest area untuk ditata dan sudah dibikin tempatnya, dan sekarang tinggal menggeser atau menata (para PKL) ke rest area," ujarnya.
Setelah penertiban ini, kata Iman melanjutkan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan PT. Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) dan PTPN untuk melakukan penataan sehingga para PKL tersebut tidak kembali atau tidak melakukan aktivitas kembali.
"Dan kita akan melakukan patroli terus sampai kaitan pasca penertiban ini. Sampai jadwalnya steril, diupayakan sebulan. Pasca penertiban ini seperti apa, mudah-mudahan setelah dipindahkannya PKL ini ke rest area jadi ramai. Yang tadinya sepi, dikeluhkan oleh para pedagang dan sekarang dibongkarnya ini (PKL di pinggir jalan) otomatis tidak ada yang nongkrong di pinggir jalan lagi, yang mengganggu trantibum dan lalu lintas diarahkan ke rest area menjadi tertib lah," katanya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
