Sebut Izin Acara di Indonesia Rumit, Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura
- Tangkapan layar YouTube
Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengakui perizinan penyelenggaraan sebuah acara atau event di Indonesia sangat rumit, baik event musik maupun olahraga. Ia mencontohkan event Moto GP Mandalika yang harus mengantongi 13 perizinan dan surat rekomendasi.
"Begitu saya tanya bagaimana dengan perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemas dulu sebelum bertanding event. Mungkin masih ada tambahan lagi izinnya, atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi," dalam peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Event di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin, 24 Juni 2024.
Selain Moto GP Mandalika, Jokowi juga menyoroti penyelenggaraan konser musik Taylor Swift di Singapura. Bahkan, konser Coldplay juga diselenggarakan di Singapura selama enam hari.
Ia yakin banyak penduduk Indonesia yang terbang ke Singapura untuk menonton kedua konser musik tersebut.
"Yang nonton kurang lebih dari separuh orang Indonesia, karena penggemar Taylor Swift kalau di Spotify itu 2,2 juta orang. Diselenggarakan selama 3 jam setiap harinya dan dihadiri totalnya 360 ribu orang berbondong-bondong ke Singapura. Saya pastikan separuh yang nonton itu orang Indonesia," kata Jokowi.
"Padahal yang saya dengar, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana (Singapura) bagus yang di sini," sambungnya.
Menurutnya, perizinan penyelenggaraan event di Singapura lebih mudah ketimbang Indonesia. Sehingga, kata dia, artis Internasional lebih mudah datang.Â
"Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan Singapura? Karena kecepatan melayani, dalam mendatangkan artis-artis tadi, dukungan pemerintah, baik itu kemudahan akses dan lain-lain," tutur Jokowi.
Maka itu, Jokowi berharap adanya kemudahan dalam sebuah acara dengan adanya digitalisasi perizinan penyelenggaraan event. Ia mengatakan Singapura memiliki kelebihan dalam kecepatan dan dukungan pemerintah dalam hal kemudahan hingga akses keamanan.
"Mengenai digitalisasi perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya bukan web layanan, tapi betul memberikan kemudahan pengurusan, kepastian jauh sebelumnya, motong birokrasi kita, dan munculnya adalah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan," pungkasnya.