Jokowi Sindir Kementerian yang Tak Pernah Urus Sistem Perizinan Lalu Ditangkap KPK
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada salah satu kementerian yang tak pernah mengurus sistem perizinan, namun berujung ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diungkap Jokowi saat meresmikan peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribata Hotel and Convention Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Juni 2024.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jokowi mulanya mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga serta Polri terkait digitalisasi layanan perizinan event. Ia ingin sistem perizinan itu selalu di cek dan di pantau agar berjalan dengan baik.
"Jadi sekali lagi, ini saya sudah kejar-kejar lama, saya sangat apresiasi saya sangat menghargai sekarang sudah ada OSS (online single submission) untuk penyelenggaraan event," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi sendiri mengaku akan ikut memantau sistem OSS tersebut. Lalu, ia menyinggung ada kementerian yang sempat memiliki OSS, namun tak pernah di urus.
"Tapi juga saya akan ikuti terus, saya akan cek terus, karena yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuat OSS tapi karena nggak pernah dicek, nggak pernah dikontrol sistemnya dimatikan," kata Jokowi.
"Artinya apa? Manual lagi, ketema ketemu lagi, dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya saat itu ditangkap langsung oleh KPK, saya datang, karena saya datang ke sana," tuturnya.
Maka itu, Jokowi ingin seluruh penyelenggara event kedepannya membuat perencanaan yang matang sebelum membuat acara. Salah satu perencanaan yang matang, menurutnya mengurus perizinan penyelenggaraan event dari jauh-jauh hari.
"Masalah utama itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari, jadi saya minta juga kepada penyelenggara event mengajukan jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu, artinya ada perencanaan yang baik, manajemen yang baik, kapan event itu diselenggarakan," ucap dia.
Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi menegaskan perizinan penyelenggaraan event harus diurus jauh-jauh hari karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya yaitu menambah izin waktu event.
"Kalau harinya kurang sehari kurang bisa ditambah lagi waktunya masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar ini mengajukan izin seminggu sebelumnya, dadakan, ya sulit kalau sudah didadak begitu, kita harus bekerja dengan perencanaan yang baik," kata Jokowi.
KPK Usut Dugaan Korupsi Libatkan Anggota Komisi XI DPR RI dan Anggota BPK, Kasus Apa?
KPK saat ini tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan salah satu Anggota Komisi XI DPR RI dan salah satu anggota V BPK.
