DPR Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024, MUI: Bukan Sepenuhnya Kesalahan Kemenag

Waketum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan DPR RI tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Kementerian Agama (Kemenag) RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Karena menurut dia, Kementerian Agama juga sesuai kontrak yang diteken dengan pihak masyariq.

Live Breaking News: Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 2025

“Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait masalah tempat, kasur, katering, tempat wudu, kamar mandi, dan toilet, semuanya jelas terkait dengan tugas dari pihak masyariq. Karena pihak Kemenag mendapatkan itu semua adalah lewat kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq," kata Anwar Abbas dilansir Antara pada Senin, 24 Juni 2024.

Puncak Haji, untuk Keselamatan, Jemaah Agar Patuhi Waktu Lontar Jumrah

Photo :
  • Istimewa
DPR Minta Pemerintah Cari Jalan Terbaik Buat Karyawan Sritex yang Terkena PHK

Kata dia, persoalan jemaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tidak mencukupi, melainkan ada matras yang tidak ditempati tapi dijadikan untuk tempat menaruh barang oleh jemaah yang ada di sebelahnya.

Sementara, lanjut dia, terkait matras ukuran kecil yang menyebabkan adanya jemaah menaruh barangnya di atas matras itu merupakan konsekuensi yang harus diterima dan disepakati bersama. Sebab, berkaitan dengan luas lahan yang terbatas dan jumlah jemaah haji terus bertambah tiap tahunnya.

Sidang Isbat Penentuan Awal Puasa Ramadan 2025 Digelar Hari Ini

"Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya, kalau para jemaah tidur memang akan membuat mereka risih, karena jarak antara jemaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat," ujarnya.

Selanjutnya, Anwar menyoroti keluhan toilet yang disebabkan oleh jumlah toilet yang tidak seimbang dengan jemaah haji yang ada, dan seharusnya disiapkan oleh masyariq yang menentukannya.

Maka itu, Anwar meminta Kementerian Agama RI mempertegas kerja sama dengan pihak masyariq agar sejumlah evaluasi tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sebaiknya mengusulkan langsung kepada Pemerintah Arab Saudi supaya membangun bangunan bertingkat di Mina.

"Ini penting dilakukan, karena yang mengalami masalah dalam hal ini tidak hanya jamaah haji Indonesia saja, tapi juga jamaah dari negara-negara lain," pungkasnya.(Ant)

Gedung DPR/MPR.

DPR Segera Panggil Pertamina untuk Klarifikasi Soal Pertamax Oplosan

Anggota DPR berharap pemerintah punya langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

img_title
VIVA.co.id
28 Februari 2025
img-logo
img-logo

Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut