Delegasi Parlemen Thailand Sambangi DPR, Putu Rudana Dorong Implementasi Resolusi Myanmar

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyampaikan parlemen Thailand mau meningkatkan kerja sama dengan RI dalam bidang pendidikan. Keinginan itu karena banyak mahasiswa Thailand yang sedang sekolah di RI.

Niat Adukan Kasus, DPR Bilang Persoalan Jaksa Jovi Masalah Sepele

Demikian disampaikan Putu usai menerima kunjungan bilateral parlemen Thailand di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

“Mereka lebih menekankan kepada kerja sama dalam bidang pendidikan, karena banyak beasiswa mahasiswa Thailand yang sedang bersekolah di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta," kata Putu, dalam keterangannya, Sabtu, 22 Juni 2024.

Alex Marwata Minta Publik Terima Apa Adanya 5 Pimpinan KPK Baru: Awasi Mereka

Dia bilang RI dan Thailand ingin bangun kerja sama yang sudah terjalin sejak dahulu dengan menitikberatkan dalam berbagai bidang. Kata Putu, parlemen Thailand juga ingin pererat hubungan dengan DPR RI. 

Dijelaskan Putu, dalam kunjungannya, parlemen Thailand tak hanya mengunjungi Jakarta saja. Namun, juga ke Yogyakarta karena banyak mahasiswa yang dapat beasiswa di kota tersebut. Selain Yogyakarta, parlemen Thailand juga mengunjungi ke Bali.

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

“Mereka menyampaikan harapan mereka juga ke depan, kita juga banyak mengunjungi mereka di Thailand, tidak hanya di Bangkok tapi di kota-kota lainnya. Karena, hubungan Thailand-Indonesia merupakan kakak di negara ASEAN," jelas legislator DPR asal Bali tersebut. 

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana

Photo :
  • Istimewa

Dia menyebut Thailand juga sebagai negara dengan banyak potensi kelebihan dari destinasi wisata. "Di mana produk-produk mereka khususnya agriculture juga sangat terkenal di seluruh ASEAN,” lanjut dia.

Selain itu, Putu mengatakan dalam pertemuan bilateral dengan Thailand juga membahas isu-isu sensitive. Salah satu isu krusial yang dibahas resolusi dari konflik Myanmar. Putu bilang, resolusi itu telah diputuskan dan implementasinya sudah dievaluasi dalam forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Brunei Darussalam.

“Memang Indonesia sangat aktif ingin memastikan implementasi dari resolusi yang telah dikeluarkan dan diputuskan oleh AIPA, agar segera diimplementasikan resolusi tersebut," ujar Putu.

Putu menekankan RI akan terus mengupayakan akselerasi implementasi dari resolusi tersebut. "Memang sampai saat ini implementasi resolusi yang dilakukan, kita ingin mengakselerasi implementasinya salah satunya adalah mendorong terbentuknya satuan tugas atau task force,” jelas dia.

Lebih lanjut, Putu mengatakan satuan tugas atau task force ini diharapkan bisa melakukan engagement atau memediasi agar proses perdamaian dan demokrasi di Myanmar bisa terwujud. Maka itu, Putu ingin Thailand serta negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan lainnya ikut mendukung resolusi Myanmar segera diimplementasikan.

“Nanti secara formal kita akan dorong terus agar task force ini juga didukung oleh semua parlemen di kawasan ASEAN yaitu 9 parlemen, baik parlemen yang menjadi tuan rumah yaitu chair-nya tahun ini adalah Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia,” ujar Putu.

Putu menambahkan ingin terus mengawal pembentukan task force sebagai inisiasi dari RI untuk mengimplementasikan resolusi Myanmar dalam AIPA nanti. Saat itu, Putu melakukan pengawalan untuk memasukkan resolusi hingga akhirnya disetujui dalam Forum AIPA di Kamboja.

“Tentu, Indonesia di sini menjadi inisiasi dalam mendorong AIPA untuk membuat task force. Task force ini inisiasi Indonesia, saya kawal pada saat memasukkan resolusi dan resolusi itu disetujui semua negara waktu di Kamboja,” tuturnya.

Sidang perdana praperadilan Tom Lembong di PN Jaksel

Kesaksian Tertulis Saksi Ahli Diduga Disiapkan Jaksa, DPR Minta Kejagung Transparan dan Profesional

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bersikap transparan dan profesional dalam praperadilan lanjutan.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024