PBHI Ungkap Pentingnya Representasi Perempuan dalam Pimpinan dan Dewas KPK
- Dok. Istimewa
Jakarta – Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, turut menyoroti mengenai proses seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029. Julius mengatakan bahwa Pansel KPK harus melihat bahwa ada kompleksitas dan dinamika permasalahan yang terjadi di KPK
Menurut Julius, kompleksitas dan dinamika permasalahan di KPK harus menjadi bahan uji bagi kandidat capim KPK. Dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia pada Jumat, 21 Juni 2024 Julius menyinggung terobosan-terobosan yang pernah Jokowi lakukan.
"Misalnya terkait representasi perempuan di pimpinan KPK. Jokowi pernah memiliki rekam jejak memilih pimpinan KPK seorang perempuan. Perspektif perempuan sangat diperlukan KPK," kata Julius, Jumat.
Ketua PBHI, Julius Ibrani
- istimewa
Julius menambahkan, menurut riset litbang KPK sendiri, salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri. Hal ini lah salah satu faktor yang membuat keterlibatan perempuan di pimpinan KPK sangat penting.
"Oleh karena itu, terobosan Jokowi dalam menempatkan perempuan menjadi pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu bahkan jika diperlukan dominan dalam komposisi pimpinan KPK dan Dewas sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut dan bahkan menjadi titik balik KPK di masa datang," ujar Julius.
Nilai positif lain, lanjut Julius, adalah dalam konteks seleksi pimpinan lembaga Jokowi pernah punya nilai positif. Yakni memastikan masyarakat sipil menjadi mitra pansel dalam penelusuran rekam jejak kandidat seperti di KY, Komjak dan lain-lain.Â
"Namun hal ini belum terlihat dalam pemilihan capim KPK," kata Julius.
Selain itu Julius Ibrani juga menyinggung pentingnya Pansel mencari sosok pimpinan KPK yang memiliki background kepemimpinan yang baik dan kuat.Â
Gedung Merah-Putih KPK
- VIVA/Andry Daud
Oleh karena itu Julius mengusulkan kepada pansel bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK kedepan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang powerfull dan kuat.Â
"Sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini," ujar Julius
Yasonna: Penyidik KPK Tidak Tanya Soal Keberadaan Harun Masiku
Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, terkait kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW).
