Pimpinan DPR Minta Semua Temuan Soal Haji 2024 Segera Ditindaklanjuti

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendesak agar semua temuan permasalahan terkait penyelenggaraan haji tahun 2024 segera ditindaklanjuti.

Ini Kriteria Jamaah Sakit yang Ditanazulkan

Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah.

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya diterima, Kamis, 20 Juni 2024.

PAN Tak Setuju Bentuk Pansus Haji: Tolong, Haji Belum Selesai!

Cak Imin juga mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus. 

Ilustrasi Jemaah haji saat wukuf di Arafah

Photo :
  • Dok Kemenag
Meutya Hafid Sebut Tak Ada Back Up Data PDNS Bukan Masalah Tata Kelola tapi Kebodohan

Menurut Wakil Ketua DPR ini pansus itu bakal merincikan seluruh kasus yang ada di proses haji dengan lebih dalam.

Dia menerangkan, pansus tersebut nantinya akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. "Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," ujarnya.

Selain masalah teknis, dia juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Ia mengatakan kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji, dan dianggap melanggar undang-undang.

Di samping itu, mantan Cawapres itu mengatakan saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus. "Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," ujarnya.

Untuk itu, cak Imin berharap agar hasil Pansus Haji segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya