Survei Litbang Kompas: 75,6 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi, Paling Tinggi di Periode 2
- YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta - Litbang Kompas merilis hasil survei terhadap kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebanyak 75,6 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam hasil survei, publik paling merasa puas dengan kinerja Jokowi pada periode kedua saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, sebanyak 79,7 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf berdasarkan tingkatan sosial ekonomi. Dalam pembagiannya, 77 persen masyarakat menengah bawah, menengah atas 67,7 persen dan ekonomi atas 55,1 persen.
Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin di TMP Kalibata, Jakarta.
- VIVAnews/Fikri Halim
Sementara, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf pada level pendidikan tertinggi berada pada tingkat dasar. Pendidikan dasar sebanyak 81,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf, pendidikan menengah, 75,9 persen dan pendidikan tinggi, 54,3 persen.
Kemudian, publik yang menyatakan puas terhadap politik keamanan di era Jokowi Juni 2024 ada 85,5 persen, hukum 57,4 persen, ekonomi 65,1 persen dan kesejahteraan sosial 82 persen.
Berikut data kepuasan publik yang pernah dirilis Litbang Kompas:
- Oktober 2019: 58,8 persen
- Agustus 2020: 65,9 persen
- Januari 2021: 66,3 persen
- April 2021: 69,1 persen
- Oktober 2021: 66,4 persen
- Januari 2022: 73,9 persen
- Juni 2022: 67,1 persen
- Oktober 2022: 62,1 persen
- Januari 2023: 69,3 persen
- Mei 2023: 70,1 persen
- Agustus 2023: 74,3 persen
- Desember 2023: 73,5 persen
- Juni 2024: 75,6 persen
Diketahui, Survei dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Litbang Kompas menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,83 persen.
Lagi, Jokowi Endorse Paslon Respati-Astrid dengan Blusukan di Proyek Rel Layang Warisan Gibran
Jokowi bilang suatu program mesti berkelanjutan. Jangan ganti pemimpin lalu programnya berhenti.
