Petinggi MUI Mengaku Tak Sanggup Urus Penyelenggaraan Haji andai Jadi Menteri Agama
Makkah - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
"Saya melihat dan juga setelah saya bertanya ke berbagai pihak, juga kepada jamaah mereka berkesimpulan ya, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas di Makkah, Arab Saudi, Kamis, 19 Juni 2024.
Pria yang juga Naib Amirul Hajj 2024 ini mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI-Polri.
Puncak Haji, untuk Keselamatan, Jemaah Agar Patuhi Waktu Lontar Jumrah
- Istimewa
Menurut dia, kesuksesan ini bukan atas nama Kementerian Agama semata, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terlibat.
Bahkan ia mengaku tidak akan sanggup dalam mengurusi ekosistem penyelenggaraan haji, karena banyak indikator yang mesti dipenuhi dan dipersiapkan.
"Kalau saya yang jadi menteri agama enggak sanggup saya—maaf saja, ya. Memang enggak sanggup saya mengikuti; jadi Dirjen Haji pun juga enggak sanggup saya, terus terang, ya," katanya.
Anwar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras para petugas haji sehingga penyelenggaraan haji bisa berjalan baik.
Jemaah Haji Indonesia
- Media Center Haji 2024
Anwar tidak membayangkan fisik para petugas haji yang seperti tidak kenal lelah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sampai 24 jam.
"Kesimpulan saya ya, kalau fisik mereka itu enggak kuat ya repot juga bisa amburadul. Jadi, saya terus terang berterima kasih kepada mereka," kata dia.
Kendati demikian, Anwar mengatakan ketika ada kritik atau masukan dari berbagai pihak jangan dianggap angin lalu. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan harus menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.
"Menurut saya sah-sah saja (mengkritik) dan Kementerian Agama tidak usah panas kupingnya mendengar kritik. Tapi yang jelas Kementerian Agama harus bisa mendengarkan dan kemudian juga menjelaskan kepada masyarakat serta berupaya untuk bergerak ke arah kesempurnaan," katanya. (ant)
Kasus DBD Melonjak Drastis, Bakal Ada Aplikasi yang Kasih Notif Jika Ada Penularan
Hingga pekan ke-22 tahun 2024, Kementerian Kesehatan RI telah mencatat 119.709 kasus demam berdarah dengue (DBD) sebanyak 777 kematian di 34 provinsi di Indonesia.
