Jual Beli Rekening untuk Judi Online Sudah Masuk Desa-desa, Begini Modusnya
- Shutterstock
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto bakal menindak tegas aktivis jual beli rekening. Dia mengungkapkan, modus jual beli rekening ini sudah menyasar ke kampung-kampung.
Hadi menjelaskan, modus yang digunakan pelaku adalah dengan datang ke kampung atau desa. Kemudian pelaku akan mendekati korban agar terjerat untuk mau membuka rekening.
"Pertama pelaku datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Setelah datang mereka akan mendekati korban, ngobrol dengan korban dan setelah itu dilakukan penahapan berikutnya adalah membukakan rekening secara online apalagi memilih KTP dan sebagainya secara online," ujar Hadi di Kantor Kemenko Polhukam Rabu, 19 Juni 2024.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto konferensi pers terkait judi online di kantornya
- Kemenko Polhukam
Setelahnya, Hadi membeberkan pelaku akan menjual rekening yang sudah terkumpul itu kepada pengepul. Selanjutnya, pengepul akan menjual kembali rekening itu ke bandar judi online.
"Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku kepada pengepul, bisa juga ratusan rekening. Oleh pengepul dijual ke bandar bandar tadi rekeningnya, dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online," jelasnya.
Hadi pun telah meminta Polri dan TNI membantu pemberantasan jual-beli rekening judi online ini. "Saya minta kepada Wakabareskrim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Sebagaimana Keppres yang ditandatangani Jokowi pada 14 Juni 2024 itu, Satgas Pemberantasan Judi Online diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Ilustrasi Judi Online
- Freepik
"Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas," demikian seperti dikutip dari pasal 15, Sabtu, 15 Juni 2024.
Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online tersebut dilatarbelakangi karena kegiatan perjudian bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung tindakan kriminal.
Selain itu, kegiatan perjudian daring juga dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.
