Menko Polhukam Sebut Ada Situs Judi Online 'Numpang' di Server Pemda
- Kemenko Polhukam
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto menyebut ada situs pemerintah daerah (Pemda) yang disusupi oleh situs judi online. Adapun situs Pemda itu disusupi melalui backdoor atau pintu belakang yang biasa dilakukan para hacker.
"Bahwa ada server-server yang dimasuki backdoor, rata-rata milik pemerintah daerah, ini ada backdoor-nya," ujar Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Di sisi lain, Hadi mengungkap BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sudah memberikan tindakan situs judi online yang menyusupi server Pemda. Ia menyebut ada konten-konten tersembunyi dari situs judi online di server Pemda tersebut.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto konferensi pers terkait judi online di kantornya
- Kemenko Polhukam
"BSSN sudah melakukan tindakan awal untuk terus memberikan edukasi agar server-server milik pemerintah daerah aman dari backdoor, dari para hacker. Karena banyak konten yang sembunyi di server tersebut," kata dia.
Selain itu, kata Hadi, BSSN juga membantu melakukan pembersihan situs-situs judi online yang 'numpang' tersebut. "Membantu, clean up termasuk menguji lagi apa bisa berjalan tanpa adanya backdoor. Namun itu terus dilakukan oleh BSSN," tuturnya.
Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan semua lintas kementerian harus terlibat dalam memberantas kegiatan judi online (judol) dan pinjaman illegal (pinjol) illegal yang ada di Indonesia.
"Penanganan pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua kementerian," kata Budi Arie dilansir Antara pada Minggu, 16 Juni 2024.
Saat ini, kata dia, kegiatan judi online sangat meresahkan dan memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Sebab, lanjut dia, masyarakat yang terjerumus judi online itu berkaitan erat dengan pinjaman online ilegal.
"Saya sudah pernah bilang berkali-kali, judol sama pinjol ilegal ini adik-kakak.'Saudara kandung' ini! Dua-duanya disikat!," tegas dia.
Maka dari itu, Budi Arie menyebut Surat Keputusan (SK) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online secara administrasi telah rampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, dalam waktu dekat segera menandatangani agar Satgas bisa bergerak memberantas judi online.
Penandatangan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi, ketika para menteri yang tergabung dalam satgas tersebut memberikan sekaligus menyatakan persetujuan. Pemberantasan ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi terjerumus ke dalam kegiatan yang membawa dampak negatif bagi kehidupannya.
DPO Kasus Judi Online yang Libatkan Pegawai Komdigi Bertambah jadi 6, Ada yang Bandar
Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa daftar pencarian orang, DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, terus bertambah.
