- ANTARA
Jakarta - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan melakukan evaluasi penyelenggaraan haji di Indonesia. Ia menilai ada beberapa dinamika di Mina. Menurutnya, wilayah Mina sangat terbatas dengan kuota 213.320 jemaah, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.
"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan. Dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Ini yang perlu menjadi pertimbangan," kata Yaqut di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Saudi, Makkah dikutip pada Rabu, 19 Juni 2024.
Namun begitu, Yaqut mengaku bersyukur proses pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 ini berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah kita bersyukur, proses puncak haji berjalan lancar," ujarnya.
Yaqut menambahkan pihaknya akan segera melakukan evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun 2024, dengan beberapa catatan penting menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang.
"Kita tetap akan upayakan kuota tambahan dalam jumlah yang terukur, untuk tetap menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah," tegasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, yang juga Ketua Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR RI, mendorong agar adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya hal yang memprihatinkan yang dirasakan jemaah haji Indonesia hingga sekarang.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Cak Imin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa, 18 Juni 2024.
Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas
- Antara
Dengan adanya revolusi haji, Cak Imin berharap berbagai masalah yang ditemukan selama pelaksanaan haji tahun ini bisa segera ditindaklanjuti, terutama oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu mengungkapkan berbagai keprihatinannya terkait kondisi tenda dan fasilitas yang masih belum memadai, terutama dalam hal tagline "Haji Ramah Lansia".
"Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK masih belum memadai. Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel," jelasnya.
Menurut Cak imin, rasio kamar mandi harus dihitung ulang berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi. Sehingga, dia menekankan penting bagi pemerintah untuk mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah, agar mereka mendapatkan tempat yang layak.
