Permintaan Pj Gubernur Papua Tengah: Hentikan Kekerasan di Paniai
- VIVA.co.id/Aman Hasibuan (Papua)
Papua - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk meminta agar kekerasan yang terjadi di Kabupaten Paniai untuk dihentikan. Ia mengharapkan tidak ada lagi korban kekerasan yang dialami masyarakat sipil di daerah tersebut.
“Saya minta setop kekerasan di Paniai. Tidak boleh terjadi lagi pertumpahan darah, apalagi mengakibatkan masyarakat sipil kehilangan nyawa,” kata Pj Gubernur Ribka Haluk pada Selasa, 18 Juni 2024.
Caption aparat keamanan saat melakukan mediasi di Paniai
- VIVA.co.id/Aman Hasibuan (Papua)
Ribka Haluk mengatakan akan membahas tidak stabilnya kondisi keamanan secara umum di Kabupaten Paniai akhir-akhir ini bersama Forkopimda. Ia tidak ingin Kabupaten Paniai yang merupakan daerah injil dan kabupaten tertua di Provinsi Papua Tengah itu terjadi konflik berkepanjangan.
“Mari kita sama-sama menyampaikan setop kekerasan. Apalagi yang menjadi korban merupakan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Mari kita bersatu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Paniai,” tegasnya.
Ribka Haluk juga telah memerintahkan Pj. Bupati Paniai untuk bekerja ekstra menyelesaikan permasalahan keamanan di daerahnya. Ia berharap Pj. Bupati segera merangkul semua pihak untuk kembali memulihkan situasi keamanan di Paniai agar kembali kondusif.
“Saya telah memerintahkan Pj. Bupati Paniai agar Pemda Paniai bersama Forkopimda dan para tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan serta para kepala suku untuk bersatu, menyelesaikan situasi keamanan di sana kembali kondusif,” ujarnya.
Ia menegaskan imbas konflik berkepanjangan akan berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan. Selain itu, jalannya pemerintahan dan pelayanan publik akan terganggu.
“Tidak boleh lagi ada penembakan kepada masyarakat sipil, keamanan harus kembali dipulihkan, tidak boleh kita membuat trauma masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga daerah agar aman dan kondusif, sehingga pembangunan dan perekonomian bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Mendagri Tito Pastikan PSU di Papua Pakai APBD, bukan APBN
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memastikan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
