Peringatan Keras Bey Machmudin ke ASN Jawa Barat: Jangan Main Judi Online!
- Pemprov Jabar
Bandung Barat – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat, tidak bermain judi online atau daring apalagi sampai kecanduan.
Sebab, kata dia, telah ada regulasi ang jelas bagi ASN terkait pelarangan judi. Makanya, ia meminta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan sampai ada yang main judi online.
"Ada aturan (ASN) untuk tidak judi, (termasuk) online," kata Bey dilansir Antara pada Senin, 17 Juni 2024.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin
- Pemprov Jabar
Menurut dia, maraknya kasus judi online harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk ASN supaya tidak melakukan segala bentuk perjudian termasuk online. Apalagi, lanjut dia, judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
"Jangan main judi dalam bentuk apapun. Kan agama juga melarang," tegas dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satgas Judi Online, dibantu oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Praboao. Namun, Satgas Judi Online ini belum diresmikan oleh Jokowi.
Menteri Budi Arie mengatakan Presiden Jokowi baru saja mengadakan rapat terbatas bersama Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam Hadi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Otoritras Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengenai Satgas Judi Online.
"Satgasnya makin mengerucut. Ketua Satgas Pak Menko Polhukam, Ketua Bidang Pencegahannya Menkominfo, dan Ketua Bidang Penindakan Pak Kapolri," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 22 Mei 2024.(Ant)
Angka Perceraian ASN di Jakarta Tinggi, Penyebabnya Jadi Sorotan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi ramainya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025.
