Perusahaan Terlibat Korupsi Timah Menjerit Rekeningnya Dibekukan Kejaksaan

Jumat, 14 Juni 2024 - 02:02 WIB

Oleh :

Ahmad Farhan Faris,

Kuasa Hukum CV. VIP Andy Inovi Nababan

Sumber :

VIVA.co.id/Edwin Firdaus

Jakarta - Penindakan kasus korupsi timah yang belakangan menyita perhatian publik ternyata memiliki fakta miris akan keberlangsungan hidup pekerja tambang di Bangka Belitung.

Kuasa Hukum CV. VIP, Andy Inovi Nababan mengungkapkan saat ini kondisi para pekerja tambang milik kliennya terpaksa berhenti bekerja imbas dari pembekuan rekening perusahaan oleh Kejaksaan Agung RI.

"Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bekerja sebagai karyawan CV. VIP, sekarang harus menahan lapar akibat tidak adanya aktivitas perusahaan yang berjalan," kata Andy saat jumpa pers di Jakarta Selatan, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Tersangka Kasus Korupsi Timah, Tamron Tamsil di Kejari Jaksel

Photo :

VIVA/M Ali Wafa

Tak hanya pekerja tambang CV. VIP saja, aset perusahaan lain berupa kebun kelapa sawit juga ikut dibekukan. Sehingga, ratusan pekerja di kebun milik CV. VIP pun ikut terkena imbasnya.

"Totalnya ribuan. Tambangnya sekitar 600an, kebun kelapa sawitnya juga sekitar 600an (pekerja)," ujarnya.

Lebih jauh Andy mengatakan, saat ini para pekerja tambang dan kebun kelapa sawit yang menjadi tulang punggung keluarga, terpaksa mengais belas kasih dari rekannya sesama penambang lain yang tambangnya tak terkena imbas kasus timah.

"Jadi, mereka saat ini di sana menggantungkan kehidupan keluarganya dengan pekerja tambang lain yang perusahaannya masih beroperasi. Anak-anak yang bersekolah menjadi terlantar, akibat orang tua mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Apakah pemerintah tidak bisa melihat dengan nurani dan memperhitungkan bagaimana nasib masyarakat di Bangka?," kata Andy.

Lebih jauh dikatakan, jika mengacu pada UU kepailitan, maka seharusnya ada kurator yang menjamin perusahaan tetap bergerak, meski sedang proses hukum yang berjalan.

Sementara, dalam penerapan kasus timah yang notabene berkaitan dengan lingkungan hidup, upaya yang berkaitan dengan aset perusahaan, kata Andy, perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.

"Karena tujuan dari penegakan hukum lingkungan itu bukan menghentikan pembangunan, niatnya apa supaya segera dipulihkan (kerusakan lingkungannya). Jadi hak lingkungan itu dipulihkan, tetapi tidak dihentikan. Hanya proses yang mengakibatkan pencemaran itu disetop, tetapi aktivitas yang lain yang tidak mengganggu (proses hukum) tetap berjalan," ujarnya.

Adapun, penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 tahun 2014 untuk menghitung kerugian riil dari perkara korupsi timah, terang Andy merupakan kekeliruan yang besar.

Pasalnya, hasil penghitungan kerugian negara akibat korupsi timah seakan-akan sangat besar. Padahal penghitungan tersebut merupakan kerugian ecologist.

"Angka yang sudah didengungkan let say 3 bulan terakhir angka Rp271 triliun, sehingga banyak orang berfantasi kalau uang 271 itu dipakai bisa untuk apa, semua orang berasumsi lalu memvisualisasikan kepada selebritas-selebritas tertentu. Padahal angka itu belakangan berulang kali ditegaskan adalah kerugian ecologist, yang dipakai adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, tapi untuk tindak pidana korupsi ini sudah salah kamar pak,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menyerahkan barang bukti atas 10 orang tersangka kasus timah. Kejaksaan Agung telah menyatakan barang bukti dan berkas tersangka lengkap, sehingga penyidik menyerahkan buktinya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.