Yuk Ikutan Kompetisi Racik Jamu Kekinian Besutan PNM dan Kementerian BUMN
- PNM
VIVA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung setiap pelestarian dan pengembangan aset dan budaya bangsa. Demikian pula halnya PNM mendukung program pelestarian dan pengembangan jamu yang berakar dari bahan rempah tanah air. Beberapa waktu lalu PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) juga melaksanakan studi banding dan pelatihan pembuatan jamu tradisional olahan.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, jamu sebagai aset bangsa harus dilestarikan, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi pengembangan jamu dalam perspektif sosial ekonomi untuk mendorong pemahaman dan promosi jamu menjadi produk yang kekinian. Hal ini mendorong PNM bersama Kementerian BUMN menggelar Herb Euphoria Fest yang merupakan kompetisi racik jamu kekinian. Kompetisi ini diharapkan dapat memicu semangat nasionalis yang tinggi dalam rangka menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan jamu berbasis inovasi teknologi ke depan.
“Tanah air kita sangat kaya, di 26 provinsi di luar Pulau Jawa telah ditemukan 24.927 tumbuhan lokal berkhasiat obat dan 13.665 jenis ramuan tradisional. Tentu ini potensi pengembangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi,” papar Arief.
Acara ini dilaksanankan di Sarinah, Jakarta pada 22 Juni 2024 dan Living World Mall Bali pada 29 Juni 2024. Adapun syarat peserta adalah berusia 17-45 tahun, terbuka untuk siapa saja, memiliki pengetahuan dasar meracik jamu tradisional dengan hadiah juara pertama Rp 5 juta, juara kedua Rp 3 juta dan juara ketiga Rp 2 juta. Bagi yang sudah ikut di Jakarta tidak bisa ikut lomba di Bali.
Arief pun mengajak masyarakat untuk bangga dengan eksistensi jamu sebagai kekayaan budaya Indonesia.
"Mari kita jadikan jamu sebagai tuan rumah yang baik di negeri sendiri dan bahkan bisa menjadi tamu agung di negara lain," pungkasnya.
Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Beberkan Ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
