Presiden Jokowi Klaim Pemerintah Sudah Tutup Lebih dari 2,1 Juta Situs Judi Online
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemerintah serius terus memberantas dan memerangi judi online. Hingga saat ini, dikatakan, pemerintah telah menutup 2,1 juta situs judi online.
"Pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Rabu, 12 Juni 2024.
Selain menutup situs judi online, kata Presiden Jokowi, pemerintah juga segera merampungkan pembentukan satgas pemberantasan judi online. Jokowi berharap pembentukan satgas dapat mempercepat pemberantasan judi online.
Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
"Harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," ujarnya.
Jokowi lebih jauh mengakui, judi online bersifat transnasional atau lintas negara dan yuridiksi. Untuk itu, seiring upaya yang dilakukan pemerintah, Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif memberantas judi online.
"Saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," ujarnya.
Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat atau terjebak judi online. Menurut Jokowi, judi online membuat harta benda habis. Selain itu, judi juga dapat memicu terjadinya perceraian, kekerasan, hingga kejahatan yang menimbulkan korban jiwa.
"Secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi. Jangan judi. Jangan judi. Baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Persemaian Mentawir Kalimantan Timur
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Menurut Jokowi, judi online dan offline bukan hanya mempertaruhkan uang atau iseng-iseng berhadiah. Lebih dari itu, judi mempertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga dan anak-anak.
"Judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita," imbuhnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
