Di Forum AIPA, Putu DPR Dorong Dibentuk Task Force dalam Konflik Myanmar
- istimewa
Jakarta - Resolusi terkait konflik Myanmar turut dibahas dalam forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Perwakilan delegasi Myanmar tak hadir dalam forum AIPA tersebut.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan resolusi tentang Myanmar dibahas karena merujuk AIPA Caucus tahun lalu. Menurut Putu, hanya 9 negara yang hadir dalam forum tersebut dari 10 negara.
Dia berujar Myanmar tak hadir karena masih alami proses menuju demokrasinya di mana junta militer sedang berkuasa di negara tersebut. Pun, dia mengatakan dari berbagai resolusi dalam forum AIPA sudah diimplementasikan di sejumlah negara.
Kata Putu, RI jadi salah satu negara yang sudah lakukan implementasi dari resolusi itu sekitar 85 persen. “Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik untuk implementasikan resolusi yang di-adopt AIPA," kata Putu, dalam keterangannya, Rabu, 12 Juni 2024.
Namun, dia bilang masih ada beberapa isu lain yang belum terimplementasikan. Putu menekankan secara khusus AIPA sudah mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Saat ini, kata dia, Myanmar di forum ASEAN dan AIPA tidak dihadirkan.
“Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan dalam berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 poin konsensus tersebut," lanjut legislator DPR asal Bali tersebut.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (kanan)
- istimewa
"Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt dalam pertemuan sebelumnya, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan itu.
Maka itu, Putu sebagai Ketua delegasi RI menyampaikan sangat penting anggota AIPA memperhatikan agar bisa membantu proses demokratisasi kembali di Myanmar. Dia menuturkan anggota AIPA mesti dapat membantu agar Myanmar melaksanakan 5 poin konsensus yang telah disepakati. Selain itu, bisa mengambil peran untuk membantu first track diplomasi pemerintah.
“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi," ujar Putu.
Lebih lanjut, menurut dia, dengan task force itu bisa bantu media junta militer Myanmar dengan pihak khusus lainnya seperti Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).
"Bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,” jelas dia.
Menurut Putu, parlemen Indonesia aktif melakukan pertemuan dengan CRPH. Harapannya agar bisa melakukan mediasi dan bantu Myanmar dalam proses demokratisasinya. Dengan demikian, hal itu juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024. Saat pertemuan AIPA di Laos nanti akan diputuskan terkait konflik Myanmar.
“Dan, memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, Indonesia ambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis. Kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini,” kata Putu.
Putu menyebut, task force dibutuhkan karena parlemen punya kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel. Dia mengatakan, pemerintah RI juga melakukan hal yang sama dan berjalan beriringan. Upaya pemerintah RI menurutnya dilakukan saat pertemuan resmi sehingga lebih komprehensif dan rigid dalam melakukan diplomasi.
“Tapi parlemen bisa ikut akselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar dan proses demokrasi agar kembali, demokrasi bisa hadir di Myanmar. Pada ujungnya, kita harap Myanmar bisa peacefull dan kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat Asean dan AIPA,” ujar Putu.
Lebih lanjut, Putu mengatakan peran parlemen sangat strategis lantaran selama ini belum ada yang mendorong implementasi tersebut di AIPA. Dia menyampaikan kehadiran RI untuk beri keyakinan bahwa langkah selanjutnya setelah ada resolusi. Ia menyebut mesti ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos.
“Satu hal lagi yang penting terkait isu human right dan pengungsi. Ini juga kita ingin dalam task force turut kawal isu-isu tersebut. Karena isu ini harus dikawal secara komprehensif," tuturnya.
Terima Dubes Singapura, Wakil Ketua DPR Dasco Sebut Bahas Energi Baru Terbarukan
Tidak ada pembahasan terkait program MBG dalam pertemuan tersebut.
