ATM Disita KPK, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tidak Bisa Nafkahi Keluarga
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Staf Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang bernama Kusnadi, mengatakan barang pribadinya berupa buku tabungan dan ATM, turut disita secara paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia kesulitan menafkahi keluarga di kampung.
Kusnadi menyampaikan hal itu setelah membuat aduan ke Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2024. Penyitaan terjadi saat KPK memanggil Hasto sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024 kemarin.
"ATM sama buku tabungan yang isinya juga enggak seberapa, enggak ada Rp 1 juta," kata Kusnadi kepada wartawan, Rabu, 12 Juni 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa KPK terkait Harun Masiku
- VIVA/M Ali Wafa
Kusnadi juga mengaku, kini dirinya kesulitan memberikan nafkah bagi keluarga di kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah, setelah penyidik KPK menyita buku tabungan, ATM, serta ponselnya.
"Sampai sekarang belum, belum bisa menafkahi, karena kemarin juga saya ponselnya disita juga," kata dia.
Sebagai staf, Kusnadi turut bersama rombongan yang mengantar Hasto saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin pagi itu. Usai Hasto masuk ke ruang pemeriksaan, Kusnadi dan yang lainnya menunggu di lantai bawah Gedung KPK.
Kusnadi pun berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik di sebuah ruang di Gedung KPK.
Namun, seseorang menggunakan topi dan masker yang belakangan diketahui sebagai Kompol Rossa Purbo Bekti, mendekat ke Kusnadi dengan alasan dipanggil Hasto.
Kusnadi yang percaya begitu saja pun ikut naik ke lantai ruang pemeriksaan Hasto. Sampai di sana, ternyata dia bukannya bertemu Hasto. Sebaliknya, ia justru digeledah dan dipaksa untuk pemeriksaan badan. Barang-barang yang ia bawa juga disita.
Kusnadi mengaku menjalani pemeriksaan selama tiga jam oleh dua penyidik. Dia merasa takut menjalani pemeriksaan, karena tidak didampingi pengacara dan beberapa kali dibentak oleh penyidik selama interogasi.
"Dibentaknya, udah kamu diam saja. Cuma, kan, saya orang biasa, saya takut," lanjutnya.
Ia mengaku tidak tahu alasan penyidik KPK secara tiba-tiba memeriksanya selama tiga jam tersebut.
"Katanya buat pembuktian, enggak tahu saya enggak tahu itu pembuktian apa saya enggak tahu," kata dia.
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
