Penyidik Ternyata Sudah Usul Agar Hasto Dicegah ke Luar Negeri, Pimpinan KPK Minta Tunda
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah mengusulkan agar dilakukan pencegahan ke luar negeri kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, pimpinan KPK meminta agar langkah pencegahan itu ditunda.
"Iya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK merespons kabar disposisi penundaan pencegahan Hasto, Rabu 12 Juni 2024.
Alex menjelaskan pencegahan tersebut akan dilakukan jika seseorang memiliki niat kabur dari Indonesia untuk menjelaskan sesuatu kasus korupsi. Namun, untuk Hasto diyakini koperatif. "Yang bersangkutan kan di Jakarta ngapain juga dicegah," jelas Alex.
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta.
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Dia pun menuturkan penundaan dicegahnya Hasto lantaran yang bersangkutan juga siap kooperatif menjelaskan kasus korupsi Harun Masiku. Hasto juga kini masih berada di Jakarta.
"Itu tadi kooperatif yang bersangkutan akan datang. Sepanjang yang bersangkutan ada di Jakarta dan menghormati hukum dan datang setiap panggilan KPK nggak ada relevansi juga dilakukan pencegahan," kata Alex.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK dalam kasus korupsi Harun Masiku. Hasto menuturkan ia hadir di gedung merah putih KPK karena sebagai warga negara yang baik dan taat aturan.
Dia mengatakan saat diperiksa dan berhadapan langsung dengan penyidik KPK hanya sekitar satu jam lebih. Namun, dua jam lebih sisa waktunya hanya untuk menunggu di ruang penyidik.
"Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to dace paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal kedinginan," kata Hasto di gedung merah putih KPK, Senin 10 Juni 2024.
Hasto menuturkan pemeriksaannya sebagai saksi belum masuk ke pokok perkara kasus korupsi Harun Masiku. "Pemeriksaan saya belum masuk pokok perkara," ujar Hasto.
KPK Resmi Tahan Gubernur Bengkulu Usai Ditetapkan jadi Tersangka Kasus Korupsi
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Bengkulu yang turut menjaring Gubernur Rohidin Mersyah
