Rapat Bareng DPR, Komnas HAM Curhat Anggaran 2024 Masih Diblokir Kemenkeu Rp 20,32 Miliar

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Atnike Nova Sigiro saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Jumat, 11 November 2022.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Zulfikar

Jakarta  Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyampaikan laporan anggaran dan kinerja penyerapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

Hari Ini, DPR Akan Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029

Pada 2023, Komnas HAM mengklaim menerima alokasi anggaran sebesar Rp85,2 miliar dengan kinerja penyerapan mencapai Rp84,3 miliar atau 98,69 persen. 

Sementara pada tahun 2024, Komnas HAM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp98,5 miliar, namun sebesar Rp20,32 miliar masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Hingga 6 Juni 2024, penyerapan anggaran telah mencapai Rp42,17 miliar atau 42,82 persen.

Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu

“Untuk tahun 2025, Komnas HAM menerima alokasi pagu indikatif sebesar Rp99,5 miliar,” kata Atinke dalam paparannya.

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Photo :
  • VIVA/Andry Daud
Menteri Dody Beberkan Perhitungan PPN 12 Persen Bikin Ongkos Garap Infrastruktur Meroket

Meski begitu, Atnike mengapresiasi Komisi III, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan pihak terkait atas peningkatan anggaran Komnas HAM selama tiga tahun terakhir.

"Kami berterima kasih kepada Komisi III, Kemenkeu, Bappenas, dan para pihak yang telah mengawal sehingga terjadi peningkatan anggaran Komnas HAM,” kata Atnike.

Rapat kerja Komisi III DPR.

Photo :
  • VIVAnews/ Foe Peace Simbolon

Dalam kesempatan sama, Atnike juga menyoroti terkait kesenjangan signifikan antara usulan awal kebutuhan anggaran dan alokasi yang diterima. Untuk tahun 2025, Komnas HAM mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp154,26 miliar, namun yang teralokasikan hanya Rp99,5 miliar.

"Jika ditilik dari pengusulan awal terkait dengan kebutuhan anggaran masih ada gap yang signifikan,” imbuhnya.

Pendiri Migrant Care sekaligus Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah

Komnas HAM Sebut Sejumlah Kasus Kandidat Pilkada Berujar Seksis dan Rendahkan Perempuan

Komnas HAM menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024 karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024