Jaga Keamanan Nasional dari Terorisme, BNPT Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mengajukan tambahan anggaran BNPT tahun anggaran 2025 kepada Komisi III DPR RI. Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan BNPT di Gedung DPR RI Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024.
Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui 2 Prioritas Nasional BNPT.
"Melalui 2 Prioritas Nasional BNPT RI yaitu Deradikalisasi Luar Lapas dan Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional," jelas Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel.
Rapat di Komisi III DPR. (Ilustrasi).
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT juga menyampaikan usulan tambahan seperti menyelenggarakan agenda pemerintah dalam menyukseskan kegiatan nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
"Persetujuan usulan tambahan anggaran akan meningkatkan dukungan anggaran bagi output prioritas nasional," ungkapnya.
Untuk deradikalisasi, selama ini Jenderal Rycko menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, diantaranya terbatasnya anggaran dan sarana - prasarana program deradikalisasi.
"Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana pada program deradikalisasi, termasuk pada belum ada shelter atau penampungan khusus bagi sasaran deradikalisasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan sistem keamanan yang memadai serta modul yang tepat," ujarnya.
Dalam rapat kerja ini, BNPT juga melaporkan temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2022 oleh BPK, yang seluruhnya telah tuntas 100 persen ditindaklanjuti oleh BNPT pada 2 April 2024.
Kepala BNPT mengatakan bahwa pihaknya telah menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas BNPT dalam mencegah dan menanggulangi terorisme.
Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tidak terjadinya serangan terorisme pada tahun 2023 (zero attack) dan peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) yang mengalami perbaikan.
Meski demikian, hal tersebut tidak boleh membuat semua komponen bangsa terlena, sebab merupakan fenomena gunung es dimana BNPT akan terus berupaya maksimal meningkatkan kesiapsiagaan nasional dan menguatkan program deradikalisasi.
Pengajuan usulan tambahan anggaran BNPT juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar Supriansa, menurutnya permintaan tersebut sangat rasional dalam rangka menjamin keamanan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme.
"Jangan pernah ragu minta anggaran sebesar besarnya untuk menjamin keamanan Rakyat Indonesia. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
Senada dengan Supriansa, Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Nasdem, Jacky Uli pun menegaskan bahwa fenomena gunung es yang terjadi dalam terorisme di Indonesia perlu terus diwaspadai.
"Seperti yang disampaikan tadi terorisme seperti fenomena gunung es. Penambahan anggaran sebisanya kita setujui kalau perlu ditambah. Untuk urusan bangsa dan negara tidak perlu ragu-ragu," tutupnya.
