Menteri AHY Serahkan Sertifikat Elektronik ke Pemilik Tanah di Jawa Barat

Bandung – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan peluncuran sekaligus implementasi layanan sertifikat elektronik tanah yang mulai diberlakukan di Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Minggu, 9 Juni 2024.

Dalam acara ini, AHY juga menyerahkan 136 sertifikat elektronik aset pemerintah, pemerintah daerah, barang milik negara, dan perorangan di wilayah Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, AHY mengungkapkan pentingnya alih media dari sertifikat konvensional ke sertifikat digital.

"Mengapa sertifikasi elektronik ini penting bukan hanya sekedar mengikuti tren zaman, bukan hanya sekadar ikut-ikutan melakukan transformasi digital, tetapi memang benar dengan melakukan alih media dari yang serba konvensional serba konservatif menjadi serba digital serba elektronik banyak keuntungannya," kata AHY, di Gedung Sate, Bandung, Minggu malam.

Menurutnya, sertifikat elektronik bisa lebih aman karena sudah otomatis masuk ke dalam database. Sehingga pemilik lahan tidak perlu khawatir sertifikatnya rusak, hancur ataupun hilang.

"Tidak usah khawatir sertifikat rusak karena bencana alam, kebakaran, banjir dan lain sebagainya atau juga tidak semudah itu diduplikasi, digandakan, dipalsukan, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk para mafia tanah karena sudah ada dalam database yang sekali lagi bisa di cek kapan saja keabsahannya," ujar AHY

Menurut Kepala Kanwil ATR/BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar, pada malam hari ini ada sebanyak 136 sertifikat elektronik yang terdiri dari aset Kementerian PUPR sebanyak dua bidang, aset Pemprov Jabar sebanyak 38 sertifikat termasuk Gedung Sate dan Lapangan Gasibu yang sertifikatnya beralih ke elektronik.

"Kemudian, aset Pemkab dan Pemkot se-Bandung Raya 1.108 bidang, dan aset BBWS sebanyak tujuh sertifikat, dan aset KAI sebanyak satu sertifikat, serta redistribusi tanah di Kota Banjar sebanyak 200 sertifikat dan layanan rutin sebanyak 13 sertifikat," tutur Yuniar Hikmat.

Penyerahan sertifikat dari Menteri ATR/BPN ini, mendapatkan respons positif dari para pemilik lahan. Salah satu respons positif datang dari Haji Dasuki yang merupakan perwakilan pemilik lahan dari Kota Bekasi.

"Ini suatu terobosan bagus dibawah kepemimpinan Pak AHY sebagai Menteri ATR, sertifikat elektronik ini tentunya sangat penting untuk menjaga keamanan pemilik tanah juga," kata Haji Dasuki usai acara tersebut Minggu malam.

Dia mengatakan bahwa dengan adanya sertifikat Elektronik ini dirinya bisa merasa lebih tenang karena tanah yang dia miliki sudah tercatat semua dalam database Pemerintah.

"Dengan sertifikat elektronik ini kita selaku pemilik tanah tidak khawatir lagi sertifikat kita hilang atau kena banjir," ujarnya

Raker dengan DPR, Menhut Tegaskan Tak Segan Cabut Izin PPKH Perusahaan Nakal

Menhut menyatakan  tidak segan mencabut  IPPKH perusaahaan atau korporasi yang tidak menjalankan tanggung jawab penghijauan kembali lahan.

VIVA.co.id

21 November 2024