Bicara Percepatan Infrastruktur IKN, AHY: Tak boleh Atas Nama Percepatan Kita Menggusur Masyarakat
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan tekad kementerian yang dipimpinnya tersebut untuk mensukseskan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Menteri AHY, biasa Agus disapa, saat memaparkan progres 100 hari kerja dia sebagai menteri, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024.
"Prinsipnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN tetapi tidak boleh atas nama percepatan kemudian kita menggusur masyarakat tanpa memberikan kepastian dan harapan hidup," kata AHY.
Putra Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono itu menambahkan, Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk tidak mengorbankan masyarakat dalam proses pembangunan IKN. Di sisi lain, Kementerian ATR saat ini menyediakan 4 paket pengadaan tanah di IKN untuk infrastruktur tahap 1, sistem pengelolaan air minum, jalan shortcut Pasar Sepaku dan akses jalan tol menuju IKN.
"Ini sedang diberesi. Jadi tinggal dieksekusi aja. Jadi bukan lagi masalah yang ruwet tapi tinggal dieksekusi secara tetap sasaran," jelasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menjelaskan, proses ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ini menjadi syarat agar tidak ada konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
"Itu dilakukan dengan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah dikemudian hari," tuturnya.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah tudingan yang menyebut pemerintah merampas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.Â
Menurut Plt Kepala Otorita IKN itu, tak ada sedikit pun upaya perampasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di IKN.
"Perampasan apa? Apa itu perampasan? Nggak ada, nggak ada istilah itu. Saya enggak mengerti itu enggak ada istilah perampasan," kata Menteri PUPR Basuki di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Justru, lanjut Basuki, klaim dia, sejauh ini pemerintah melakukan pembebasan lahan dengan sesuai aturan. Bahkan, Basuki bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan khusus agar semua pembebasan lahan di IKN dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Arahannya Pak Presiden itu utamakan kepentingan masyarakat," kata Basuki.
Diketahui, saat ini di IKN ada 2.086 hektare lahan yang masih terkendala pembebasan dari masyarakat. Pemerintah dikatakan tengah mempersiapkan pembebasan untuk lahan-lahan tersebut.
