Tolak Tapera, Said Iqbal: Pemerintah Memang Tak Niat Kasih Rumah, Hanya Mau Potong Uang Rakyat
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pemerintah sejak awal tidak berniat untuk memberikan rumah kepada masyarakat melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal ini ia ungkapkan dalam aksi demo menolak program Tapere.
Said Iqbal menegaskan, pemerintah hanya mau mengambil untung dan potong uang rakyat dengan program Tapera tersebut.
“Memang niatnya enggak mau ngasih rumah kok, hanya mau motong uang masyarakat. Kami menolak terhadap program Tapera, cabut PP nomor 21,” ujar Said Iqbal di depan Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat mengikuti peringatan Hari Buruh di Jakarta
- VIVA/Andrew Tito
Said mengatakan, dengan iuran Tapera saat ini, tabungan yang dikumpulkan tidak akan cukup bagi masyarakat untuk membeli rumah.
Said pun merinci dengan rata-rata gaji buruh yang tiap bulannya hanya Rp 3,5 juta. Iuran Tapera yang perlu dikumpulkan setiap bulan kurang lebih Rp 105.000.
Artinya, setiap tahun terkumpul Rp 1.260.000 dan dengan jumlah ini, menabung sepuluh atau dua puluh tahun pun, kata Said, tidak akan cukup untuk membeli rumah.
“Bahkan, sekadar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup. Jadi, Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah,” ujarnya.
Said menegaskan, Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja mendesak agar pemerintah segera mencabut rencana pemotongan gaji untuk iuran Tapera.
Jika tuntutan ini tidak didengar, Said mengatakan, Partai Buruh akan kembali melakukan aksi, bahkan lebih besar dan lebih luas dati yang di lakukan hari ini.
“Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal
- VIVA/Andrew Tito
Sementara itu, tidak hanya penolakan terhadap Tapera, massa buruh yang berkumpul juga akan menyuarakan penolakan terhadap beberapa isu lain, seperti mahalnya uang kuliah tunggal (UKT), menolak kebijakan kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourching, Tolak Upah Murah (HOSTUM).
