Menaker Serukan Dialog Sosial Hadapi Tantangan Zaman di Konferensi Perburuhan Internasional
- Kemnaker
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha melalui pelindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, serta dialog sosial yang produktif. Hal ini dilakukan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang terus berubah.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keadilan sosial bagi semua pekerja, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. No one left behind,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menyampaikan pidato nasional menanggapi laporan Dirjen International Labour Organization (ILO) tentang "Towards a renewed social contract" di Jenewa, Rabu (5/6/2024).
Pada Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-112 itu, Menaker Ida juga menyoroti pentingnya dialog sosial sebagai dasar kontrak sosial.
"Investasi dalam dialog sosial memperkuat ketahanan pekerjaan dan lingkungan kerja kita yang sehat," katanya.
Selain itu, investasi dalam pelatihan vokasi dan pendidikan menjadi prioritas untuk mempersiapkan pekerja menghadapi transformasi digital dan ekonomi hijau. Indonesia juga siap beradaptasi dengan tekanan global, seperti ketegangan geo politik, persaingan perdagangan, dan perubahan pasar kerja.
"Investasi dalam program pembelajaran seumur hidup membantu pekerja beradaptasi dengan perubahan tuntutan pekerjaan," tambah Ida.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan kerja layak. Reformasi pasar kerja melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan meningkatkan fleksibilitas pasar, menarik investasi, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja namun tidak melupakan pelindungan hak-hak pekerja. Selain itu, Indonesia juga mendukung penuh ILO dalam mewujudkan mandatnya.
"Indonesia siap bekerja sama untuk mempromosikan kerja layak dan keadilan sosial bagi semua," tutup Ida.
Dengan langkah ini, Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kondisi kerja yang semakin baik dan adil bagi seluruh pekerja.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Pemerintah Pastikan Kasih Perlindungan Penuh Jaga Daya Beli Pekerja
Pemerintah menegaskan tidak mengabaikan pelindungan pekerja/buruh, dalam menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
